Curhat Mensos: Anggaran Terblokir, Utang Program Sosial Membengkak

Berita Baru, Jakarta – Menteri Sosial, Tri Rismaharini, mengungkapkan keprihatinan terkait pemblokiran anggaran kementeriannya sebesar Rp40,78 miliar untuk tahun ini. Hal tersebut diungkapkan dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Jakarta Pusat pada Selasa (19/3/2024).

“Dalam 2024, adanya blokir anggaran sebesar Rp40,78 miliar,” ungkap Risma.

Risma juga membeberkan masalah utang yang terkait dengan Program Keluarga Harapan (PKH) yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia, dengan total utang mencapai Rp44 miliar.

“Terkait biaya salur sembako dan bantuan langsung tunai (BLT) El Nino 2023, terdapat utang sebesar Rp76,88 miliar,” tambahnya.

Menyoroti pelaksanaan BLT El Nino, Risma merinci bahwa pagu anggaran yang dikucurkan pada November dan Desember 2023 mencapai Rp7,52 triliun, termasuk biaya salur. Ia juga melaporkan bahwa dari target 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM), telah sukses disalurkan kepada 18,4 juta KPM.

Namun, keluhan soal pemblokiran anggaran bukanlah hal baru dari pihak Kementerian Sosial. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Kepala Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Bambang Susantono juga turut menyuarakan keluhan serupa.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemblokiran anggaran dilakukan melalui mekanisme automatic adjustment, yang memotong 5 persen anggaran dari sejumlah kementerian/lembaga (K/L) dengan total Rp50,14 triliun. Kebijakan ini disampaikan dalam surat bernomor S-1082/MK.02/2023 tertanggal 29 Desember 2023.

“Blokir anggaran merupakan arahan Presiden Joko Widodo pada penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2024, dengan mempertimbangkan kondisi geopolitik global,” ungkap Sri Mulyani.