Catatan Merah Pemerintah Cilacap, PMII Turun Jalan

Beritabaru.co, Cilacap – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Cilacap hari ini (29/07/2019) melakukan aksi turun ke jalan mengkritik ketidak beresan jajaran birokrasi di Pemerintah Kabupaten Cilacap.

Massa aksi mendesak kepada Kejari untuk menindak tegas pejabat-pejabat yang terindikasi melakukan mal administrasi ataupun penyalahgunaan wewenang. Dimana praktek tersebut berakibat pada kerja–kerja pemerintah menjadi tidak tidak efektif dan tidak jelas keberpihakannya bagi masyarakat.

“Kita mendesak Kejari Cilacap untuk lebih tegas menindak tegas oknum-oknum birokrasi yang melakukan mal administrasi dan penyalahgunaan wewenang”, ujar Anam dalam orasinya.

PMII menilai mal administrasi ataupun penyalahgunaan wewenang dan jabatan berpotensi melahirkan koruptor.

“Karena jika ini dibiarkan maka akan berpotensi melahirkan birokrasi yang korup”, imbuh Anam yang juga sebagai coordinator aksi.

Selain itu massa aksi juga menuntut kepada 50 anggota baru DPRD Cilacap–akan segera dilantuk–untuk membuat paket-paket kebijakan 5 tahun ke depan yang pro terhadap rakyat dan mampu menjadi solusi bagi permasalahan, serta lebih selektif dalam memilih kebijakan-kebijakan yang akan disahkan.

“Kita juga menghimbau kepada para anggota DPRD yang besok akan dilantik untuk membuat kebjakan-kebijakan yang pro rakyat dan merupakan solusi atas permasalahan rakyat sekarang,” imbuh aktivis berambut gondrong itu.

PMII menilai lima tahun terakhir pembangunan di kabupaten Cilacap lebih berorientasi pada pembangunan infrastruktur yang tidak diimbangi dengan pembangunan sumber daya manusia.

PMII memberi catatan merah untuk pemerintahan 5 tahun terakhir. Dalam catatan mereka, ada kebijakan-kebijakan yang absurd dan tidak berorientasi pada pembangunan jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.

Sebagai daerah dengan APBD lebih tinggi darikabupaten-kota lain, Kabupaten Cilacap rupanya kurang begitu memperhatikan pelayanan publik. PMII Cilacap mencohkah, masyarakat Cilcap dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan, lebih memilih pergi ke daerah lain.

“Ada beberapa segmen yang tidak begitu mendapat perhatian dan alokasi anggaran yang maksimal sehingga mengakibatkan ketidak idealan dalam pelayanan-pelayanan publik, diantaranya kurangnya perhatian pemerintah didalam pelayanan kesehatan” tambahnya.

Selain itu, PMII Cilacap mencatat pemerintah juga kurang memeperhatikan pengembangan kepemudaan, pendidikan, perekonomian masyarakat kecil seperti pertanian dan sebagainya.

Dalam penutupan orasinya, Anam mempertegas aspirasi massa aksi. Mereka meminta kepada pemerintah khususnya DPRD Cilacap untuk;

1. Mengalokasikan anggaran APBD Kab Cilacap untuk pemberdayaan pemuda di Kabupaten Cilacap.
2. Menjadikan pembangunan dunia pendidikan sebagai prioritas alokasi anggaran sehingga bisa lebih kompetitif.
3. Memperbaiki pelayanan-pelayanan publik demi terwujudnya efektivitas dan efisensi pelayanan.
4. Mengupayakan pengadaan fasilitas penunjang di sektor pertanian.
5. Mengajak semua elemen pemerintahan bersinergi menjalankan tugasnya dengan berlandaskan pada pemerataan pembangunan demi terwujudnya keadilan.
6. Mengajak Kejaksaan Negri kabupaten Cilacap untuk menindak tegas praktik-praktik jual beli jabatan, praktik – praktik mal adminstrasi penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang berlangsung. [Nur Koles/Siaran Pers]