BRIN Angkat Bicara Terkait Pengunduran Massal dan Pemangkasan Honor Enumerator SDKI 2022

Berita Baru, Jakarta – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) angkat bicara terkait pengunduran massal Enumerator program Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) Tahun 2022.

Berhembus kabar, pengunduran Enumerator SDKI 2022 tersebut dikarenakan adanya pemangkasan humor sekitar 80 persen.

Kepala BRIN Laksana Tri Handoko menegaskan bahwa kabar pemangkasan honor ini tidak benar. Sebab, menurutnya, saat ini BRIN baru melakukan perekrutan dan pelatihan.

“Saya kira informasi tersebut tidak benar. Karena kami baru melakukan perekrutan dan pengembangan metodologi serta pelatihan,” kata Laksana Tri Handoko, dikutip dari detik.com, Kamis (10/11).

Sehingga, lanjut Laksana Tri Handoko, belum ada penugasan untuk melakukan pengambilan data lapangan. Pihaknya baru akan memutuskan periode waktu pelaksanaan pengambilan data.

Dia menegaskan bahwa mereka yang mundur adalah calon petugas. Mereka mundur ketika kontrak belum ada.

“Jadi intinya mereka baru ‘calon’ petugas dan belum ada penugasan. Jadi mundur dari apa, penugasan saja belum ada,” ujarnya.

Dia juga mengatakan bahwa SDKI baru dilakukan pada awal 2023. Oleh karena itu, dia mengaku tidak paham soal honor terpotong hingga 80%.

“SDKI memang direncanakan fokus di awal 2023 untuk pelaksanaan lapangannya, agar data bisa konsisten dengan fokus pelaksanaan yang diupayakan sependek mungkin,” ujarnya.

“Lho lha memang belum berkontrak, jadi ya belum ada nominalnya. Karena itu saya kurang paham dari mana bisa terpotong 80%, nominalnya saja belum ada,” pungkas Laksana Tri Handoko.

Sebelumnya, Salah satu enumerator SDKI 2022 Dhinia Eka Wahyuning Resti mengatakan para enumerator mundur setelah honor dipangkas sekitar 80 persen, setelah adanya merevisi hak keuangan enumerator oleh BRIN.

“Info yang barusan saya dapat di grup, semua tim, dari Indonesia timur mundur semua. Jawa itu tinggal yang di Jember dan di Lumajang. Di Bangen masih ada dua tim, Jateng, Jogja. Di Sumatera masih ada yang bertahan,” kata Dhinia, sebagaimana dikutip dari CNNIndonesia.com.

Dhinia menjelaskan BRIN menjanjikan sejumlah hak keuangan kepada tim enumerator. Untuk tim di Jawa Timur, bisa mendapatkan sekitar Rp30 juta untuk masa kerja 77 hari.

Meski demikian, janji itu tak bertahan lama. BRIN merevisi hak keuangan enumerator pada hari terakhir pelatihan. Tim Dhinia hanya akan mendapatkan sekitar Rp20 juta jika menyelesaikan survei.

Dhinia dan kawan-kawan protes dengan pemotongan yang dilakukan secara tiba-tiba. Alih-alih memperbaiki honor, BRIN justru kembali memotong honor enumerator. BRIN menghapus sejumlah bagian honor, seperti uang makan dan penginapan.

“Sekarang Rp150 ribu per hari dengan masa kerja cuma lima hari. Kalau ditotal, cuma 20 persen [dari perjanjian awal],” ujar Dhinia.

Dhinia berkata seharusnya SDKI 2022 dilakukan pada 13 Oktober sampai akhir 2022. Namun, para enumerator menolak bekerja karena perlakuan sewenang-wenang BRIN.

“Gara-gara teman-teman ngerasa enggak cocok dengan kontraknya, minta dipertimbangin lagi, tetapi malah jadinya kayak gini,” pungkas Dhinia.