BMI Nilai Jokowi ‘Berjudi’ dengan Kebijakan New Normal soal Corona

Berita Baru, Jakarta – Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Bintang Muda Indonesia (DPN BMI), Farkhan Evendi menilai argumentasi Presiden Jokowi tentang The New Normal hanya halusianasi belaka. Pasalnya, pandemi masih belum mereda dan masyarakat belum sepenuhnya bisa menjalankan aktivitas normal sebagaimana dimaksud Presiden Jokowi.

“Untuk protokol kesehatan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang telah berkali-kali dihimbau masih saja banyak masyarakat yang melanggar. Demi kepentingan ekonomi, Jokowi berkeras hati menyiapkan para menteri terkait untuk menyelesaikan protokol dan skenario The New Normal sesegera mungkin,” Kata Farkhan, lewat keterangan tertulis, Rabu (20/5).

Pimpinan organisasi sayap Partai Demokrat itu bahkan menganggap Presiden Jokowi seperti ‘berjudi’ dengan virus yang belum ditemukan vaksinnya ini. “Meskipun Jokowi menginginkan langkah The New Normal dilandasi dengan epidemologi, namun hal itu akan sia-sia jika kenyataannya masyarakat masih belum mampu berprilaku disiplin menaati aturan yang telah dibuat,” terangnya.

Menurut Farkhan, sebagai kepala negara, Jokowi tidak sewajarnya mengeluarkan statemen sebelum semua perangkat ada. Apalagi statemen yang dikeluarkan tersebut mengenyampingkan faktor sosiologis dan lebih mengutamakan faktor epidemologis dalam mengambil kebijakan.

“Bagaimana bisa, secara sosiologis manusia bisa berdampingan hidup dengan virus yang sangat mematikan. Hal itu tidak akan pernah terjadi. Yang namanya virus harus dimusnahkan agar manusia dapat meneruskan kehidupannya,” ungkap Farkhan.

“Memang, Menteri Airlangga menyoroti kesiapan mekanisme scoring maupun kesiapan daerah terkait penyebaran virus corona seperti kapasitas kesehatan, kesiapan sektor publik, tingkat kedisiplinan masyarakat, respon publik, cara bekerja, dan cara bersosial, namun dilihat dari hasil penerapan kebijakan PSBB hari ini belum dapat menunjukkan hasil yang mengembirakan,” tambahnya.

Selain itu, kata Farkhan, jika aturan baru The New Normal di terapkan, sudah dapat dipastikan aturan tersebut memerlukan biaya dalam pelaksanaanya di lapangan. Hal ini perlu dipertimbangkan oleh pemerintah. Sementara angaran yang tersedia untuk aturan PSBB saat ini masih kurang.

“Hal itu terlihat nyata, karena masih banyak warga yang belum mendapatkan bantuan tersebut. Faktor utamanya karena data yang tidak akurat. Harusnya warga negara diayomi untuk terus fokus dan tetap disiplin dengan aturan PSBB. Jika tidak demikian, maka aturan PSBB yang hampir 7 minggu tidak ada artinya,” Farkhan mengkritik penerapan kebijakan PSBB.

Apa yang disampaikan oleh Frakhan, senada dengan pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yodhoyona (AHY). Tempo hari AHY menyatakan, “di tengah ketidakpastian ini, kedisiplinan adalah kunci agar kita semua bisa keluar dari pandemi yang sangat memetikan ini. Sementara ini, masyarakat masih berupaya menahan kesedihan ekonomi akibat wabah corona”.

Mengutip yang disampaikan AHY, Farkhan menjelaskan, hal yang paling tepat dilakukan adalah membantu masyarakat prasejahtera agar tidak mengalami dampak yang lebih serius. Partai Demokrat bersama dengan para kader mulai dari pusat sampai daerah terus berjibaku membentu masyarakat.

Sebagaimana diberitakan Beritabaru.co, Selasa kemaren 19 April 2020, selain membagikan ribuan paket sembako, Partai Demokrat juga memberikan dukungan moril kepada masyarakat terdapak virus corona di Desa Wetas Karawang.

Kerja semacam ini, kata Farkhan adalah contoh nyata. Bagaimana antara elemen masyarakat saling bergotong royong menghadapi corona. [Ad]