Bansos PPKM Darurat, Luhut Sebut Pemerintah Tak Ingin Ada Rakyat yang Kelaparan

Berita Baru, Jakarta – Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, bahwa pemerintah akan memberikan bantuan sosial (bansos) pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Darurat. 

Ihwal pemberian bansos saat masa PPKM darurat, Luhut menyebutkan bahwa pemerintah tidak ingin ada rakyat yang kelaparan.

“Presiden memerintahkan bantuan beras kepada masyarakat. Ini penting di samping bansos yang sudah dilayani oleh Ibu Menteri Sosial. TNI-Polri bergerak sampai ke kantong kemiskinan yang ada,” kata Luhut dalam konferensi pers dikutip kanal YouTube Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Kamis (15/7/2021).

“Tidak boleh ada rakyat sampai kelaparan. Saya ulangi, tidak boleh ada rakyat sampai kelaparan. Itu perintah dan kami laksanakan,” sambung Luhut.

Luhut memaparkan poin terkait program bantuan beras kepada masyarakat. Dalam paparannya, akan dibagikan 11 ton beras, 1 kepala keluarga dapat 10 kilogram, untuk bantuan se-Jawa-Bali selama PPKM darurat. Penyaluran dilakukan secepatnya, paling lambat 11 Juli.

Luhut yang juga Koordinator PPKM Darurat memaparkan data terkait penyaluran bansos beras kepada masyarakat. Per September 2020, terdapat 14.948.960 orang miskin di Pulau Jawa dan Bali. Target coverage orang miskin 30 persen. 

Jumlah orang ter-cover 4.484.688 orang. Jumlah KK ter-cover sebanyak 1.121.172. Kebutuhan beras sebanyak 11.211.720 kilogram atau 11.211 ton. Kebutuhan biaya Rp 117,7 miliar.

Kemudian, target penerima bantuan adalah pekerja harian dan pekerja informal di daerah padat penduduk yang terkena PPKM darurat. Kriteria penerima bantuan dapat ditentukan lebih lanjut sesuai situasi di lapangan. TNI/Polri mengatur distribusi bantuan jangan sampai menimbulkan kerumunan.