Bahaya Karhutla 2023, Wapres: Pemerintah Siapkan Upaya Mitigasi

Berita Baru, Jakarta – Indonesia pernah mengalami bencana besar Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) pada 2015, dengan estimasi kerugian multidimensi sebesar Rp221 triliun.

Bencana serupa kembali terjadi pada 2019 yang memicu deforestasi dan degradasi hutan dan lahan pada beberapa provinsi, meskipun tidak sebesar pada tahun 2015.

Sejak 2020, Indonesia mengalami penurunan kasus Karhutla sangat signifikan, karena musim hujan lebih banyak daripada musim kering, atau jamak disebut sebagai fenomena La Nina.

Di awal tahun 2023, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkapkan adanya potensi El Nino, dimana musim kemarau diprediksi lebih panjang dibandingkan tiga tahun sebelumnya.

“Tahun 2023 diprediksi cuaca kemaraunya lebih tinggi dibanding tahun 2022, 2021, dan 2020. BNPB siapkan langkah-langkah pencegahan agar karhutlanya dapat dikendalikan dan diatasi,” ujar Suharyanto, usai Rakor Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2023 yang dihelat di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jakarta, pada Jumat (20/1).

Merespon ancaman Karhutla tersebut, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan upaya-upaya mitigasi melalui kegiatan patroli dan koordinasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), beserta jajaran TNI dan POLRI.

“Pemerintah memang sudah sejak beberapa waktu lalu perhatian besar untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan,” ungkap Wapres Ma’ruf Amin kepada wartawan di sela kunjungan di Banjar, Kalimantan Selatan, Jumat (27/1).

Selain KLHK, TNI dan POLRI, Wapres menyebutkan upaya pengendalian Karhutla juga dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Mengantisipasi ancaman Karhutla tahun ini, imbuh Wapres, pemerintah telah membahasnya dalam rapat koordinasi antara Menko Polhukam, KLHK, Polri, dan TNI.

“Pemerintah juga telah melakukan mitigasi terhadap potensi kebakaran hutan apabila terjadi,” ungkapnya.