Anggaran Kementan Dipotong, Luluk Hamidah: Ini Tidak Masuk Akal

Berita Baru, Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dikabarkan melakukan pemotongan anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2021 sebagai bagian dari realokasi untuk pembelian vaksin COVID-19 pada Rabu (13/1).

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB Luluk Nur Hamidah menilai, bahwa pemotongan tersebut tidak masuk akal. Hal Ini, menurutnya, sama sekali tidak konsisten dengan apa yang sempat disampaikan pemerintah soal prioritas ketahanan pangan dalam negeri.

“Pemotongan anggaran ini jelas bertentangan dengan apa yang pemerintah sampaikan kemarin tentang peningkatan produktivitas pertanian kita. Dengan sejumlah 21 T saja sebenarnya untuk meningkatkan produksi, masih tidak cukup. Apalagi ini dipotong 6 T. Tidak masuk akal!,” ungkap Luluk.

Luluk menambahkan, kebijakan potong anggaran tidak bisa diberlakukan secara sama dan rata di setiap kementrian. Karena tingkat urgensi dan kedaruratannya juga berbeda.

Untuk konteks pandemi, Luluk melihat, negara-negara di dunia sedang berlomba guna mengamankan pasokan pangan dalam negerinya. Selain itu, mereka juga bersiap-siap menyambut adanya kemungkinan krisis pangan. Namun, di Indonesia yang terjadi malah sebaliknya.

Dalam analisis Luluk, adanya pengalihan anggaran dari sektor pertanian ke sektor kesehatan akan berdampak pada peningkatan impor pangan, padahal Presiden Joko Widodo sempat menyatakan kemualannya pada fenomena impor yang belum juga dapat dikendalikan.

“Jadi, jelas di sini ada keterputusan komunikasi antar-elemen negara, yang korbannya adalah para petani kita,” ungkapnya.

Ketika membahas Impor pangan, Luluk menyampaikan adanya ketimpangan yang mendalam antara para pelaku impor dan petani. Ketika negara membiarkan terjadinya impor, apalagi impor terhadap komoditas yang sebenarnya bisa diproduksi di dalam negeri, maka yang akan ambruk adalah petani lokal. Hasil panen mereka akan susah terserap. Kalau pun diserap, harganya kerap tidak sepadan.

Menyikapi isu swasembada pangan, Luluk menilai susahnya swasembada karena ada banyak pihak yang bermain di dalamnya.

“Ya pemain-pemain ini tidak lain adalah yang berhubungan dengan importasi, yakni pihak yang tidak mau swasembada di Indonesia berkembang. Sebab kalau sampai berkembang, mereka bisa miskin mendadak,” tegas perempuan yang juga menjabat sebagai Sekjen Kaukus Perempuan Parlemen ini.