Anggaran 2022 DPUTR Gresik 246 Miliar, Prioritaskan Kali Lamong Hingga Perbaikan Jalan

Berita Baru, Gresik – Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik mendapat alokasi anggaran sebesar 246,3 Miliar di tahun 2022.

Alokasi anggaran itu akan digunakan dalam sejumlah program prioritas, diantaranya penanganan Banjir Kali Lamong dan perkotaan, pemantapan jalan, serta perbaikan jembatan.

Kepala DPUTR Gresik, Achmad Hadi menyebut seluruh prioritas program pembangunan tersebut telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemkab Gresik tahun anggaran 2022.

“Tahun 2022 ini, kita punya beberapa prioritas pekerjaan, dan itu sudah tertuang dalam RPJMD dan RKPD tahun anggaran 2022.”

“Bahkan kemarin saat rapat RKPD tahun anggaran 2023 juga kita sampaikan, terutama penanganan Kali Lamong dan perbaikan jalan yang ditangani oleh tim URC (unit reaksi cepat, red),” kata Hadi didampingi para kepala bidang (kabid) saat ngobrol santai dengan Komunitas Wartawan Gresik (KWG), di Hotel Horison Gresik Kota Baru (GKB), Jumat (14/1).

Hadi memaparkan, dari total anggaran yang dialokasikan untuk DPUTR Gresik sebesar 246 Miliar, seluruhnya akan direalisasikan dalam program prioritas pembangunan 2022.

Realisasi meliputi 3 aspek, yakni pemantapan jalan, penanganan banjir, dan pengentasan kemiskinan. Rinciannya adalah bentuk 6 program, 21 kegiatan, dan 60 sub kegiatan. 

“Pada intinya kita melihat aspek lingkungannya baik, ekonominya baik, jadi tantangan kita untuk menciptakan kota yang baik dan berkelanjutan,” ucapnya.

Mengenai penanganan Banjir Kali Lamong, Hadi menerangkan dari total panjang sekitar 58 km, pihaknya menargetkan bisa menuntaskan sekitar 29 km dalam kurun waktu 4 tahun.

“Selama masa pemerintahan Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani (Gus Yani) dan Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah (Bu Min) periode 2021-2024 akan kita selesaikan,” katanya.

Untuk mencapai target tersebut, Pemkab Gresik melalui DPUTR, Dinas Pertanahan (Distan), dan Balai Besar Wilayah Solo (BBWS), telah melakukan beberapa langkah untuk penanganan Kali Lamong.

Diantaranya, melakukan pengerukan dan perbaikan tanggul di Kali Lamong dan Anak Kali Lamong.

“Alhamdulilah, hasilnya cukup bagus, pasca adanya penanggulan dan pengerukan saat Kali Lamong meluap kemarin durasinya tak lama. Jadi, cepat surut,” tukas Hadi.

Kemudian, penanggulan atau pembuatan parapet dilakukan secara bertahap. Pada tahun 2021, telah dilakukan penanggulan sepanjang 1,5 km di wilayah Kecamatan Cerme, seperti di Desa Jono dan sekitarnya.

“Untuk parapet atau penanggulan di Desa Jono dan sekitarnya ada anggaran dari BBWS sebesar 98 miliar  setelah lelang dari pagu Rp 100 miliar di tahun 2021,” tandas Hadi.

“Tentunya, lahan Kali Lamong yang ditanggul setelah dibebaskan lahannya oleh Pemkab Gresik,” imbuhnya.

Sementara itu, pengerukan dilakukan dengan mengambil sedimentasi baik Kali Lamong maupun Anak Kali Lamong telah dilakukan DPUTR di Kecamatan Cerme, Benjeng dan Bolongpanggang.

“Baik dengan kontraktual maupun swakelala, termasuk bantuan dari pihak ketiga dari CSR (corporate social responsibility),” terangnya.

“Ini terus akan kami lakukan secara bertahap menyesuaikan anggaran. DPUTR sambil menunggu anggaran akan tangani yang krusial, sport-sport yang dianggap paling rawan menyebabkan air meluap,” tambah Hadi. 

Hadi lantas merinci, tahun 2022 DPUTR Gresik mendapatkan alokasi anggaran Rp 11 miliar untuk penanganan Kali Lamong. Anggaran tersebut diantaranya akan digunakan untuk melanjutkan pengerukan.

Disisi lain, Dinas  Pertanahan (Distan) di tahun 2022 juga mendapatkan anggaran untuk pembebasan lahan sebagai penanganan Kali Lamong sebesar Rp 61 miliar.

“Mengingat Distan pada Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru gabung dengan DPUTR maka pembebasan lahan nanti ditangani DPUTR,” paparnya.

Meski begitu, Hadi mengaku belum tahu berapa ploting anggaran yang akan diberikan Kementerian PUTR untuk penanganan Kali Lamong di tahun 2022.

Pria asal Desa Gredek, Kecamatan Duduksampeyan itu berharap anggaran yang diberikan lebih besar dari tahun 2021, sehingga penanganan Kali Lamoang bisa lebih cepat.

“Saat ini, kami belum tahu berapa anggaran yang diberikan. Tapi pemerintah pusat itu sewaktu-waktu bisa lakukan pergeseran atau pengalian anggaran. Mudah-mudahan dapat tambahan,” ungkapnya. 

Selain penanganan Kali Lamong, DPUTR Gresik juga memiliki sejumlah pekerjaan rumah (PR) program prioritas yang harus dituntaskan secara manual di tahun 2022.

“Seperti perbaikan jalan sepanjang 132 KM se-Gresik, 16 jembatan yang jebol, serta pembangunan waduk,” pungkas Hadi.