Akademisi Aceh Serahkan 12 Rekomendasi Pada Pemerintah

Berita Baru, Banda Aceh – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri Kenduri Kebangsaan, di Bireun, Aceh pada Sabtu (22/2).

Kegiatan kenduri kebangsaan tersebut dilaksanakan untuk merajut rasa kebangsaan dan kecintaan terhadap NKRI.

Menteri Agama Fachrul Razi nampak hadir mendampingi Presiden Jokowi dalam acara yang berlangsung meriah tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Rektor UIN Ar-Raniry Warul Walidin, Rektor Unsyiah Samsul Rizal dan Direktur Eksekutif Yayasan Sukma Bangsa Ahmad Baidhawi menyerahkan hasil kajian mereka kepada pemerintah melalui Menteri Agama, dengan disaksikan oleh Presiden Jokowi.

Menurut Menag, isi rekomendasi tersebut disusun oleh akademisi dari UIN Ar Raniry, Unsyah, Universitas Almuslim, Himpunan Ulama Dayah Aceh (Huda) serta Yayasan Sukma bekerjasama dengan Forum Bersama (Forbes) anggota DPR dan DPD RI asal Aceh dan Pemerintah Aceh, yang memuat aspek pendidikan, pertanian, kelautan, dan beberapa aspek penting lainnya.

“Ada juga rekomendasi tentang percepatan pembangunan, ekonomi, sejarah, pendidikan pariwisata, dana BOS, serta kurikulum dayah”. Tutur Menag usai acara.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh redaksi beritabaru.co, terdapat 12 poin rekomendasi yang disampaikan oleh para akademisi tersebut.

Berikut 12 poin rekomendasi akademik yang disampaikan akademisi Aceh:

1. Menjadikan UIN Ar Raniry Aceh sebagai pusat studi Islam moderat di Indonesia;
2. Menjadikan Universitas Syiah Kuala sebagai pusat studi kegempaan berskala internasional di Indonesia;
3. Membuat museum sejarah peradaban Islam Asia Tenggara yang bertumpu di Aceh;
4. Membuat dan mengembangkan inovasi pertanian dan kelautan yang bertumpu pada kearifan lokal, dalam rangka mengembalikan Aceh sebagai pusat perdagangan hortikultura terbesar di dunia;
5. Merealisasikan percepatan KEK Arun dan Sabang sebagai kawasan industri perdagangan dan pariwisata berskala internasional;
6. Membuat survei potensi ekonomi dayah dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat Aceh;
7. Membuat dan mengembangkan kurikulum dayah vokatif berbasis teknologi yang sesuai dengan kearifan lokal;
8. Mengusulkan untuk mengubah unit cost analysis bantuan operasional sekolah (BOS) dari berbasis kepala siswa menjadi berbasis sekolah. Best practise sekolah Sukma Bangsa Aceh bisa dijadikan rujukan untuk realisasi gagasan ini;
9. Menjadikan sekolah Sukma Bangsa sebagai pusat kajian dan pelatihan manajemen konflik berbasis sekolah (MKBS) dalam rangka menekan angka kekerasan yang terjadi pada sekolah di seluruh wilayah Indonesia;
10. Menjadikan Aceh sebagai destinasi wisata pendidikan dan kuliner yang bertumpu pada ekonomi kreatif;
11. Menyelesaikan pembangunan Tugu Syuhada di Ulee Lhue; dan
12. Untuk merealisasikan seluruh atau sebagian rekomendasi di atas, diperlukan revisi terhadap UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. [*]