Menyoal Isu Lingkungan Hidup, Ini Tiga Komitmen DPR RI

Berita Baru, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyampaikan komitmennya untuk turut menjaga dan melestarikan lingkungan hidup dalam Konferensi Nasional: Perkembangan dan Arah Baru Insentif Fiskal di Indonesia, Rabu (10/11).

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini.

Rini menjelaskan tiga (3) semangat DPR RI untuk ikut serta melestarikan hutan dan lingkungan hidup.

Pertama berhubungan dengan hukuman yang diberikan pada pihak-pihak yang merusak hutan dan lingkungan hidup.

Menurut Rini, selama ini hukuman yang diberikan pada mereka sering tidak tegas, sehingga perusakan hutan masih berlanjut.

Kedua berkaitan dengan dibenturkannya isu lingkungan hidup dan pertumbuhan ekonomi.

Ketiga berjumbuh dengan keterlibatan masyarakat, khususnya mereka yang dekat dengan hutan.

“Mereka adalah yang selalu bersama hutan, yang paham, dan yang paling dekat jika ada sesuatu, maka melibatkannya adalah suatu keharusan,” kata Rini.

Ia khawatir, jika masyarakat tidak dilibatkan, mereka akan merasa sendirian dalam menangani hutan.

Jadi, untuk membantu mereka dalam hal bagaimana mengelola hutan dan sebagainya, pemerintah penting melibatkan mereka secara langsung.

“Selama ini kan sering diabaikan, padahal negara itu punya keterbatasan dan membutuhkan bantuan dari banyak pihak,” kata Rini.

“Dari semua itu, kami punya komitmen tinggi untuk mendorong terjaga dan lestarinya lingkungan hidup,” imbuhnya dalam seminar yang dipandu oleh Aulina Umaza dan Prita Laura Saba ini.

Konferensi yang disiarkan langsung via kanal Youtube Beritabaruco ini adalah hasil kerja sama antara The Asia Foundation (TAF), Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), Indonesia Budget Center (IBC), The Reform Initiatives (TRI), Beritabaru.co, dan Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LKTL).

Hadir di dalamnya, Candra Fajri Ananda Staf Khusus Menteri Keuangan, Alam Surya Putra Deputy Director Environment Governance TAF, Maya Rostanty PATTIRO, Ahmad Iqbal BAPPEDA Litbang Kalimantan Utara, Mariana Dyah Savitri Kasubdit Dana Bagi hasil, M. Ardian Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, dan Anggia Erma Rini Wakil Ketua Komisi IV DPR RI.