TAKE Kubu Raya Berdampak Positif pada Perkembangan Ekonomi

Berita Baru, Jakarta – Skema insentif Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE) di Kabupaten Kubu Raya  memiliki dampak positif terhadap perkembangan ekonomi masyarakat setempat.

Hal itu diungkap direktur JARI Indonesia Borneo Barat Firdaus dalam acara seri Podcast ke-4 yang bertajuk “Belajar dari Penerapan TAKE Kabupaten Kubu Raya”, sebagai rangkaian dari Festival Inovasi Ecological Fiscal Transfer (EFT).

Acara tersebut terselenggara atas kerja sama antara The Asia Foudation (TAF) dan  Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Provinsi Riau (Fitra Riau) serta didukung oleh beberapa organisasi lingkungan hidup lainnya.

Firdaus menilai hal tersebut disebabkan oleh formulasi insentif yang dibangun berangkat dari keselarasan kebijakan, mulai dari perencanaan yang bersifat makro hingga kebutuhan untuk memperkuat perlindungan lingkungan dan kemajuan ekonomi warga Kubu Raya.

“Apalagi kemudian misalnya di RPJMD Kubu Raya termaktub jelas bagaimana kemudian perlindungan lingkungan hidup mesti seiring berjalan dengan pertumbuhan ekonomi,” kata Firdaus, Selasa (12/10).

Firdaus menyebut, insentif TAKE di Kubu Raya salah satunya dialokasikan untuk 25 desa yang memiliki Izin Perhutanan Sosial yang memiliki basis usaha pertanian dan perkebunan.

Sehingga, lanjutnya, salah satu indikator dalam skema TAKE Kubu Raya adalah penguatan perlindungan lingkungan hidup tata kelola perhutanan sosial tapi disinergikan dengan pertumbuhan ekonomi.

“Kubu Raya secara data PDRB per tahun 2020, sektor pertanian menjadi primadona untuk mendongrak PDRB di tengah situasi pandemi. Ketika sektor manufaktur, sekto jasa dihajar habis-habisan oleh pandemi, sektor pertanian di Kubu Raya terdongkrak karena semua telah direncanakan,” tuturnya.

“Skema insentif berkontribusi untuk mendorong input strategis terhadap penguatan di sektor pertanian tersebut,” imbuh Firdaus.

Selain itu, menurut Firdaus TAKE di Kubu Raya juga memiliki dampak terhadap skema kemampuan fiskal di level desa. “Saya sudah mencatat ada 4 desa yang mengalokasikan DD-nya untuk kegiatan-kegiatan perhutanan sosial,” ujarnya.

“Itulah dampak-dampak yang kami lihat, ruang fiskal ini bukan hanya menjadi dorongan untuk memberikan kontribusi pembangunan di desa, tetapi juga menjadi stimulus untuk desa melihat urgensi pengelolaan kawasan dan pelindungan lingkungan hidup itu penting,” terangnya.

Di akhir acara, Firdaus menekankan bahwa dalam mengelola lingkungan hidup untuk tetap lestari namun dapat mendongkrak perekonomian warganya dengan pola kolaboratif selain inovasi arus fiskal yang baru.

“Saya lebih menekankan pada pola kolaboratif selain kita bicara arus fiskal yang baru. Karena saat berkolaborasi banyak sekali tantangan-tantangan yang secara tidak langsung terjawab,” tukasnya.