RMI NU: PPKM Darurat Harus Adil 

Berita Baru, Jakarta – Rabhithah Ma’ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI NU) menyambut baik niat pemerintah yang ingin menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM Darurat) untuk Pulau Jawa dan Bali.

Menurut Ketua RMI NU, Abdul Ghaffar Rozin, untuk menyukseskan kebijakan yang akan berlaku sejak 3-20 Juli 2021 itu perlu kesadaran bersama mematuhi setiap imbauan Pemerintah. Ia juga meminta supaya aparat dapat adil dalam memberikan penindakan kepada masyarakat.

Gus Rozin, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa RMI mendukung program tersebut tidak lain hanya untuk membantu pemerintah dalam mempercepat penanganan pandemi Covid-19.

“Tentu RMI menyambut baik inisiatif pemerintah ingin menerapkan PPMK Darurat dengan syarat diterapkan secara serius, tegas, konsisten dan tidak pandang bulu,” kata Gus Rozin, Kamis (1/7).

Lebih lanjut Gus Rozin menuturkan, salah satu contoh tidak pandang bulu adalah dengan menerapkan imbauan kepada semua pihak, tidak melihat yang kaya dan yang miskin. TNI-Polri, lanjutnya, harus mampu memotivasi masyarakat agar tetap kuat saat dilakukan penertiban.

“Tidak pandang bulu ini berarti, ketika masjid dipaksa tutup dan sama sekali tidak ada kegiatan keagamaan. Peraturan itu juga berlaku untuk kegiatan massal yang lain juga ditegakkan. Harus ada sinergi antara masyarakat dan pemerintah,” imbuhnya.

Gus Rozin menyakini, apabila program PPKM Darurat ini didukung oleh semua lapisan masyarakat, maka penanganan pandemi covid-19 di Indonesa bisa selesai dilakukan.