Berita Baru, Internasional – Penolakan sayap kanan kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam pemilihan bulan Maret di Israel memperoleh momentum pada hari Rabu dengan pembelotan sekutu lama ke partai saingan pemula.

Dalam sebuah surat yang mengumumkan pengunduran dirinya dari partai dan parlemen sayap kanan Netanyahu, Zeev Elkin, seorang menteri dalam pemerintahan Netanyahu, menuduh perdana menteri terlama Israel tersebut telah  menempatkan kepentingannya sendiri di atas kepentingan negara.

“Saya tidak dapat meminta orang Israel untuk memilih Anda (Netanyahu) dan merasa puas bahwa Anda tidak menempatkan kepentingan pribadi Anda di atas kepentingan mereka,” kata Elkin dalam pidato yang disiarkan langsung oleh saluran televisi Israel.

Pemilu itu akan menjadi yang keempat bagi Israel dalam dua tahun terakhir, dan terjadi ketika Netanyahu menghadapi kritik demonstrasi  atas penanganannya terhadap pandemi COVID-19 dan tuduhan atas tindak korupsi

Seperti dilansir dari Reuters, Jumat (24/12) pada awal desember Elkin mengumumkan tawaran pemisahan yang bertujuan untuk mengalahkan Netanyahu. Elkin akan bergabung dengan partai baru yang dipimpin oleh sesama mantan legislator Likud Gideon Saar, Saar mengumumkan kepindahan Elkin ke partainya dalam sebuah tweet, meskipun Elkin tidak menyebutkannya dalam pidatonya.

Pembelotan tersebut menimbulkan tantangan baru bagi Netanyahu menjelang pemilihan pada  23 Maret 2021. Kegagalan parlemen untuk mengeluarkan anggaran nasional pada hari Selasa memicu pemungutan suara lebih awal.

Sampai pengunduran dirinya, Elkin menjabat sebagai menteri pendidikan tinggi dan sumber daya air Israel. Lahir di Ukraina, Elkin fasih berbahasa Rusia dan telah lama menjabat sebagai penerjemah dan penasihat Netanyahu dalam pembicaraan strategis dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Sebelumnya pada hari Rabu, Sharren Haskel, seorang anggota parlemen junior Likud, juga mengumumkan bahwa dia membelot ke partai baru Saar, menulis dalam sebuah posting Facebook bahwa pemerintah Netanyahu “telah kehilangan mandat moral untuk terus memerintah.”