Wamendagri: 337 Usulan Daerah Otonomi Baru Menanti Keputusan Moratorium

Berita Baru, Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Arya Bima mengungkapkan adanya 337 usulan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang telah diterima oleh pemerintah. Usulan tersebut mencakup permintaan untuk menghentikan moratorium pemekaran wilayah yang berlaku saat ini.

“Banyak sekali usulan yang meminta agar moratorium DOB dihentikan, karena cukup banyak permintaan. Terkait hal itu, beberapa kali kami membahas apakah sudah saatnya membuka keran DOB,” ujar Bima dalam rapat kerja bersama Komite I DPD RI, Selasa (10/12).

Dari total usulan yang masuk, terdapat 42 usulan untuk pembentukan provinsi, 248 usulan kabupaten, 36 usulan kota, enam daerah istimewa, dan lima otonomi khusus.

Bima menegaskan, jika moratorium pemekaran dicabut, pembentukan DOB akan dilakukan secara terbatas dan hanya untuk kepentingan strategis nasional.

“Kita masih berpegang pada kesepakatan ini, mengingat banyak DOB yang tidak memenuhi target. Pembiayaannya besar, ketergantungan pada pusat tinggi, tetapi tidak berkembang sebagaimana diharapkan,” jelasnya.

Dia juga menekankan bahwa meskipun ada beberapa DOB yang berhasil, banyak pula yang dinilai tidak maksimal dalam pencapaiannya.

Menurut Bima, pencabutan moratorium membutuhkan kajian yang mendalam, mengingat keterbatasan anggaran yang harus dialokasikan untuk program-program prioritas nasional, seperti kedaulatan pangan dan infrastruktur lainnya.

“Pembiayaan DOB harus dihitung dengan cermat agar tetap mendukung kebijakan nasional,” tegasnya.

Diskusi mengenai penghentian moratorium DOB akan terus berlanjut untuk memastikan langkah yang diambil dapat memberikan manfaat strategis dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.