CISDI Soroti Pentingnya Komitmen Calon Kepala Daerah dalam Atasi Krisis Iklim dan Ketahanan Pangan

Berita Baru, Jakarta – Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang akan berlangsung pada 27 November 2024 menjadi peluang penting untuk memilih pemimpin yang berkomitmen terhadap penanganan krisis iklim dan ketahanan pangan. Hal ini diungkapkan dalam siaran pers yang diterbitkan oleh Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) pada Kamis, 21 November 2024.

“Krisis iklim telah berdampak pada kesehatan masyarakat, termasuk menurunnya akses pada pangan sehat dan berkualitas. Dari sisi supply, krisis iklim memengaruhi siklus bercocok tanam dan panen para petani, sehingga berdampak langsung pada kualitas dan kuantitas produksi pangan lokal,” ujar Raisa Andriani, Project Lead for Food Policy CISDI.

CISDI mencatat bahwa krisis iklim juga berkontribusi terhadap ketahanan pangan di Indonesia. Berdasarkan data FAO, produksi pertanian di Pulau Jawa diproyeksikan menurun sebesar 5 persen pada 2025 dan 10 persen pada 2050 akibat perubahan iklim. Kondisi ini menuntut kepala daerah untuk tidak hanya mengutamakan pembangunan ekonomi berbasis pertumbuhan, tetapi juga memperhatikan dampak lingkungan dan keadilan sosial.

CISDI mengapresiasi langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang telah menjadikan krisis iklim, lingkungan hidup, dan ketahanan pangan sebagai salah satu tema debat calon kepala daerah. Namun, CISDI menyoroti bahwa komitmen para calon masih dominan berorientasi pada pembangunan ekonomi, tanpa integrasi yang jelas dengan aspek lingkungan.

Raisa juga menyoroti tantangan dalam penyediaan pangan sehat. “Krisis iklim mendorong masyarakat mengakses pangan tidak sehat, seperti pangan ultra proses dan minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK), yang harganya lebih terjangkau,” ungkapnya. Tingginya konsumsi pangan tersebut, menurutnya, berisiko meningkatkan penyakit tidak menular (PTM) seperti diabetes dan penyakit kardiovaskular.

Dalam konteks program makan bergizi gratis (MBG), CISDI mendorong agar pemerintah daerah memastikan prioritas pada pangan lokal sehat. “Pemerintah daerah harus menolak masuknya pangan tidak sehat, seperti pangan ultra proses yang tinggi gula, garam, dan lemak, dalam program MBG,” tambah Raisa.

CISDI menekankan bahwa tantangan ketahanan pangan memerlukan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Lokalitas menjadi kunci untuk mewujudkan rantai pasok pangan yang sehat dan berkelanjutan. Di sinilah peran kepala daerah menjadi krusial untuk menyelesaikan persoalan krisis iklim sekaligus ketahanan pangan.

Untuk memperdalam pembahasan, CISDI menggelar diskusi bertajuk X Space Ngobrolin Janji Kesehatan Calon Kepala Daerah: Krisis Iklim Bikin Krisis Pangan pada Kamis, 21 November 2024, pukul 19.00 WIB. Diskusi ini menghadirkan pembicara dari CISDI, Greenpeace Indonesia, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, serta ekonom Universitas Padjadjaran.

—

Tentang CISDI

CISDI adalah organisasi nirlaba yang memajukan pembangunan sektor kesehatan melalui kebijakan berbasis dampak, riset, advokasi, dan intervensi. Mereka terus mendorong integrasi penanganan isu kesehatan, iklim, dan pangan dalam kebijakan nasional dan daerah.