WALHI Kecam Hilirisasi Nikel yang Picu Kriminalisasi Warga Morowali

Berita Baru, Jakarta – Konflik agraria dan kerusakan lingkungan semakin memanas di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, akibat proyek hilirisasi nikel yang melibatkan PT Huabao Industrial Park (PT IHIP). Dalam siaran pers yang dikeluarkan Jumat, (1/11/2024), WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) menyoroti dampak negatif dari proyek ini yang tidak hanya merugikan lingkungan, tetapi juga menyebabkan kriminalisasi terhadap warga setempat.

“Masyarakat Morowali semakin terpinggirkan dan diintimidasi atas nama hilirisasi mineral. Mereka yang mencoba mempertahankan haknya justru menghadapi ancaman hukum dan penindasan,” ungkap WALHI Nasional.

Berdasarkan data WALHI, upaya pembungkaman terhadap masyarakat meningkat sejak PT IHIP beroperasi di Kecamatan Bungku Barat. Di antaranya, pada 10 Oktober 2024, lima warga Desa Ambunu dipanggil oleh Polda Sulawesi Tengah terkait aksi blokade jalan sebagai bentuk protes. Aksi blokade dilakukan setelah PT BTIIG, yang beroperasi di kawasan industri PT IHIP, mengklaim sepihak jalan desa sebagai jalan perusahaan. Konflik ini memuncak setelah tersebar video yang menunjukkan perwakilan perusahaan, Riski, menyatakan jalan tersebut sah milik PT BTIIG berdasarkan perjanjian tukar guling dengan Pemkab Morowali.

“Ini tidak adil! Masyarakat dibuat tidak ada pilihan lain, sementara perusahaan menggunakan segala cara untuk menekan warga,” tambah WALHI Nasional. Ia menambahkan bahwa WALHI bersama Koalisi Anti-SLAPP menuntut perlindungan hak warga tanpa intimidasi, serta menuntut pemerintah mengkaji ulang kebijakan hilirisasi nikel yang dinilai merugikan warga dan merusak lingkungan.

Kehadiran kawasan industri nikel PT IHIP telah berdampak buruk terhadap kesehatan warga, merusak ekosistem laut, serta menyebabkan kehilangan lahan pertanian warga. Menurut WALHI, sejak 2022, sekitar 14 hektare lahan sawit di Desa Ambunu digusur tanpa pemberitahuan. “Praktik perampasan ini mengingatkan kita pada era kolonialisme. Hak-hak warga diinjak demi kepentingan industri,” ujar WALHI Nasional.

WALHI dan organisasi masyarakat sipil lainnya menyerukan kepada pemerintah untuk mengendalikan produksi nikel, mengingat lonjakan produksi dari 32 juta ton pada 2020 menjadi 71,4 juta ton di 2024. Peningkatan ini dikaitkan dengan darurat iklim yang menuntut lebih banyak mineral kritis untuk energi terbarukan, namun berdampak buruk pada masyarakat lokal.

Masyarakat Morowali melalui Koalisi Anti-SLAPP meminta pemerintah membatalkan kesepakatan jalan desa yang melibatkan perusahaan tanpa melibatkan masyarakat. “Jika ini dibiarkan, konflik akan terus terjadi dan warga akan terus menjadi korban kriminalisasi,” tutup WALHI Nasional.