Petani Pegunungan Kendeng Kritik Pembangunan IKN dalam Gelaran Upacara Kemerdekaan Alternatif

Berita Baru, Jawa Tengah – Di tengah perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia yang diadakan dengan megah di Istana Negara Jakarta dan Ibu Kota Negara (IKN) Kalimantan, para petani Pegunungan Kendeng yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK) menggelar upacara alternatif di sumber Kali Gede, Desa Brati, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati. Upacara ini diikuti oleh petani dari berbagai pelosok Nusantara yang menghadapi ancaman serupa terhadap ruang hidup dan ruang produksi mereka.

“Kami memperingati kemerdekaan dengan penuh syukur atas perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan darah, keringat, dan air mata mereka untuk kemerdekaan Indonesia,” ujar JM-PPK, dalam siaran pers yang diterbitkan oleh LBH Makassar pada Sabtu (17/8/2024). “Namun, keprihatinan kami terhadap masa depan ruang hidup kami harus terus disuarakan.”

Upacara di Kendeng ini berbeda dengan perayaan di Jakarta dan IKN, yang menjadi sorotan publik. Jika Istana Negara Jakarta merupakan peninggalan kolonial, IKN Kalimantan diharapkan menjadi simbol keberhasilan pembangunan dan cinta terhadap budaya warisan leluhur. Namun, JM-PPK melihat kebijakan pembangunan IKN dengan kacamata berbeda.

“Berdirinya IKN tidak lepas dari tindakan serakah yang disistemkan,” kritik mereka. “Omnibus Law Cipta Kerja, proyek strategis nasional (PSN), dan berbagai revisi undang-undang lebih menguntungkan para kapitalis daripada rakyat kecil. Pembangunan IKN telah menyebabkan hilangnya hutan, habitat satwa, dan ruang hidup masyarakat asli. Apa yang terjadi di IKN mirip dengan kondisi Pegunungan Kendeng saat ini, di mana pabrik semen yang telah kalah dalam proses hukum tetap berdiri kokoh, dan tambang terus meluas.”

JM-PPK juga menyoroti klaim pemerintah bahwa IKN akan menjadi “forest city” atau kota hutan. Menurut mereka, klaim tersebut hanyalah lip service. “Kebijakan Jokowi terhadap IKN sebagai kota hutan adalah omong kosong. Faktanya, pembangunan ini justru membabat hutan dan merampas ruang hidup masyarakat asli,” tegas JM-PPK.

Perbandingan antara upacara di IKN dan upacara rakyat di Kendeng juga menjadi sorotan. “Anggaran yang digunakan untuk upacara di IKN sangat fantastis, termasuk penyewaan 1.000 kendaraan mewah. Sedangkan upacara di Kendeng, kami melakukannya dengan biaya rakyat sendiri dan hanya menggunakan jaran kepang,” tambahnya. JM-PPK menyayangkan penggunaan uang rakyat yang besar untuk seremoni, sementara krisis lingkungan semakin meluas.

Dalam situasi ini, JM-PPK menyerukan seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu padu dan terkonsolidasi menjadi gerakan bersama dalam upaya pelestarian lingkungan. “Selama 10 tahun terakhir, rakyat telah mengamanahkan kepada pemimpin terpilih untuk menjadikan rakyat Indonesia sejahtera dan merdeka berdasarkan Pancasila. Namun, kemerdekaan yang direbut dari penjajah ini semakin jauh dari cita-cita luhur para pahlawan,” tegas JM-PPK.

Menurut JM-PPK, jika ketidakpedulian dan ketidakbersatuan rakyat terus berlanjut, maka peringatan hari kemerdekaan hanya akan menjadi seremoni tanpa makna, dan nilai-nilai Pancasila hanya akan menjadi simbol belaka. “Kini, rakyat harus berjuang mengusir penjajah dalam wujud pemimpin-pemimpinnya sendiri,” pungkasnya, menutup pidatonya dengan seruan untuk perlawanan dan reboisasi sebagai bentuk nyata menjaga lingkungan dan kemerdekaan yang sesungguhnya.