ICW Minta Pansel KPK Terbuka terhadap Kritik dan Partisipasi Publi

Berita Baru, Jakarta – Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, mengharapkan Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) dan Calon Dewan Pengawas (Cadewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029 untuk lebih terbuka dan tidak sinis saat menerima tanggapan maupun kritik dari masyarakat sipil selama proses seleksi berlangsung.

“Kalau masyarakat memberikan tanggapan, jangan dianggap sinis, jangan dituding politik,” kata Kurnia dalam diskusi publik bertajuk ‘Daftar Capim KPK, Kuatkan Harapan Indonesia’ melalui Zoom meeting, Jumat (12/7/2024).

Kurnia mengingatkan kembali kritik yang diabaikan oleh Pansel KPK pada tahun 2019 lalu. Saat itu, masyarakat sipil telah mengkritik proses penelusuran rekam jejak kandidat pimpinan KPK, khususnya terkait pelolosan mantan Deputi Penindakan KPK, Firli Bahuri, sebagai pimpinan KPK. “Pada akhirnya, Firli terpilih sebagai pimpinan. Akan tetapi, mantan Kapolda NTB itu malah menimbulkan permasalahan bagi lembaga antirasuah. Purnawirawan Polri bintang 3 itu akhirnya mundur karena tersangkut kasus pemerasan dan pernah melanggar etik,” ujar Kurnia.

Selain itu, Kurnia menyoroti bahwa Pansel KPK 2019 menuduh masyarakat sipil berpolitik ketika menyampaikan aspirasi. Kritik masyarakat sipil mengenai potensi konflik kepentingan Pansel dengan institusi tertentu juga diabaikan, yang kemudian berujung pada kekacauan. “Ada mitos yang selalu berkembang ketika proses seleksi pimpinan KPK, misalnya pimpinan KPK harus diisi oleh aparat penegak hukum. Itu kan asumsi, pendapat yang sebenarnya tidak ada landasan hukumnya,” tambah Kurnia.

“Kita bukan pada posisi menolak aparat penegak hukum. Akan tetapi, tidak boleh ada perlakuan khusus kepada aparat penegak hukum ketika mendaftar sebagai Calon Komisioner dan Calon Dewan KPK,” tegasnya.

Mantan Wakil Ketua KPK periode 2003-2007, Erry Riyana Hardjapamekas, juga menekankan pentingnya penelusuran rekam jejak kandidat. “Penelusuran rekam jejak memang menjadi sangat penting. Tentu yang lain sama pentingnya, tapi penelusuran jejak sangat penting dan itu bisa diperoleh dari banyak pihak, dari Kepolisian, dari BIN, dari KPK sendiri,” kata Erry.

Oleh karena itu, Kurnia menyatakan bahwa ICW bersama Koalisi Masyarakat Sipil akan kembali melakukan penelusuran rekam jejak dari para pendaftar capim dan cadewas KPK periode 2024-2029. Mereka telah membangun laman rekamjejak.net untuk menelusuri latar belakang para pendaftar, baik pimpinan maupun dewas. “Kami memiliki website namanya rekamjejak.net. Kami akan bantu kerja pansel untuk memberitahukan siapa saja latar belakang para pendaftar, jadi masyarakat bisa berpartisipasi aktif untuk mengawal seleksi ini,” ujar Kurnia.

“Tentu kemudian dari masyarakat itu semua kita campur, kita masak sampai ada keyakinan orang itu memiliki kredibilitas dan integritas yang cukup,” tutup Kurnia.