Pemerintah Tarik Utang Rp166,5 Triliun Hingga Semester I 2023

Berita Baru, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, menyatakan bahwa pemerintah baru saja menarik utang sebesar Rp166,5 triliun hingga bulan Juni 2023, yang setara dengan 23,9 persen dari target utang tahun ini.

Ani, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa persiapan pembiayaan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 seharusnya melalui utang sebesar Rp696,3 triliun.

“Namun, karena penerimaan negara sangat kuat dan kita tetap menjaga disiplin, sampai semester I baru terealisasi Rp166,5 triliun. Padahal, total pembiayaan utang tahun ini seharusnya mencapai Rp696,3 triliun, artinya kita hanya merealisasikan 23,9 persen dari target dan itu menurun sebesar 15,4 persen dari tahun sebelumnya,” ujar Ani dalam konferensi pers APBN KiTa, Senin (24/7/2023).

Ia menekankan bahwa APBN mengalami penyehatan dan konsolidasi yang sangat cepat serta kuat. Kinerja perekonomian Indonesia juga tetap terjaga dan didukung oleh data ekonomi yang menunjukkan pemulihan dan pertumbuhan yang positif.

Ani menyatakan bahwa tren positif ini harus terus dijaga, mengingat situasi ekonomi global masih ditandai oleh kenaikan suku bunga dan volatilitas tinggi. Oleh karena itu, pemerintah berusaha untuk menjaga eksposur pembiayaan utang tetap berada pada tingkat yang aman.

“Ini adalah bentuk langkah konkret untuk mengamankan, yaitu dengan menurunkan pembiayaan utang dan menjaga agar defisit APBN kita tetap berada dalam posisi yang dapat dibiayai secara aman dan terjangkau,” tambahnya.

Rincian realisasi pembiayaan utang Indonesia hingga semester I 2023 mencakup Rp157,9 triliun dari surat berharga negara (SBN) dan sisanya sebesar Rp8,6 triliun merupakan pinjaman.

Menanggapi kritik terkait utang, Sri Mulyani menyatakan bahwa pihak pengkritik sudah tertinggal jauh dalam pemahaman. Ia menegaskan bahwa utang adalah salah satu instrumen yang digunakan tidak hanya oleh Indonesia, melainkan juga banyak negara lain untuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi di tengah keterbatasan keuangan negara. Misalnya, utang digunakan untuk membiayai krisis iklim yang membutuhkan dana besar dan tidak cukup hanya mengandalkan APBN saja. Ani menegaskan bahwa kondisi ini tidak boleh diabaikan, terutama karena krisis iklim merupakan tantangan nyata bagi Indonesia.