Kemenhub Minta Pemda Ambil Andil Jaga Trayek Angkutan Perintis

Berita Baru, Jakarta – Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Arif Toha mengingatkan agar pemerintah daerah (Pemda) bersama-sama menjaga keberlangsungan trayek angkutan perintis di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan (3TP).

“Pemda yang mengusulkan jaringan trayek angkutan perintis, kemudian akan dilakukan perancangan dan pengesahan SK Dirjen sesuai usulan Pemda dan Rakornas. Jika sudah ditetapkan,  pelayaran perintis akan dilaksanakan dan diawasi, serta dievaluasi yang membutuhkan sinergi antara Kemenhub, pemda dan KSOP/UPP,” kata Arif Toha dalam Media Briefing di Jakarta, Selasa (14/2).

Arif Toha tidak hanya mengusulkan trayek perintis, setelah pengoperasian angkutan laut perintis, ia menyebut pemerintah daerah memiliki peran dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan.

Kewajiban tersebut adalah memberikan jaminan keselamatan (safety) dan keamanan (security) terhadap nakhoda dan ABK, memberikan jaminan keselamatan dan keamanan kapal selama di Pelabuhan serta memastikan ketersediaan penumpang dan barang serta melakukan sosialisasi.

“Kemudian apabila di pelabuhan singgah selama 1 bulan tidak tersedia penumpang dan barang maka pemda akan memberikan usulan omisi dan deviasi trayek kapal perintis,” ujarnya.

Arif Toha menjelaskan, apabila di pelabuhan singgah selama 3 bulan tidak tersedia penumpang dan barang,  pemda akan memberikan usulan penghapusan pelabuhan tersebut dari trayek perintis.

Ia juga menegaskan keberadaan angkutan perintis memiliki peran penting dan tentu akan memberikan manfaat bagi masyarakat daerah tersebut. Tak hanya sebagai penghubung wilayah, tapi juga mampu menciptakan lapangan kerja padat karya, meningkatkan UMKM setempat serta meningkatkan taraf hidup masyarakat dan peradaban.

Oleh karenanya, Ditjen Perhubungan Laut itu juga senantiasa berusaha menciptakan inovasi dalam penyelenggaraan kapal perintis guna semakin memudahkan masyarakat dan memaksimalkan pemanfaatan kapal perintis.

“Salah satunya dengan penerapan Sistem Kinerja Kapal Perintis Terpadu (Saperintis) yang tengah kami rencanakan saat ini,” ungkap Dirjen Arif.

Menurutnya, siperintis tersebut  akan semakin memudahkan kolaborasi pemerintah pusat dalam hal ini Kemenhub dengan Pemda-Pemda setempat terutama dalam hal pemutakhiran data. 

Selama ini, lanjut Arif, Kemenhub juga selalu berkolaborasi dengan Pemda terkait usulan trayek, pengawasan dan pelaporan yang semua itu terintegrasi dengan aplikasi SIMLALA.

“Semoga kolaborasi dan inovasi yang terus kami lakukan ini dapat memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat dan sebagai wujud kehadiran negara khususnya di wilayah 3TP,” tegasnya.