PKB Berharap Ijtima’ Ulama Nusantara Bikin Fatwa Tolak Politik Amplop

Berita Baru, Jakarta – Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar berharap halaqah Ijtima’ Ulama Nusantara menghasilkan pemikiran, gagasan, serta arahan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satunya, di bidang politik.

Ketum PKB yang akrab disapa Gus Muhaimin itu meminta Ijtima’ Ulama Nusantara mengukuhkan fatwa terkait larangan penerimaan amplop pada pemilu mendatang. Ia ingin mengurangi money politics atau politik uang di Pemilu 2024.

“Cara pandang pemilihan yang pragmatis di masyarakat menjadi tantangan tersendiri. Bahkan kalau berpikir pesimistis nampaknya masa depan agak suram buat para santri kita untuk hadir di parlemen. Karena santri-santri modalnya cekak. Sementara untuk kompetisi modalnya harus besar,” kata Gus Muhaimin dalam sambutannya di acara bertajuk ‘Ulama Bangkit Bersatu Menjaga Indonesia’, di Hotel Millenium, Jakarta, Jumat (13/1).

Ketum PKB itu meminta politik uang di Pemilu 2024 dikurangi karena mencederai demokrasi jika dibiarkan. Ia memandang, loyalitas pendukung menjadi kebutuhan yang sangat nyata di tengah-tengah perkembangan demokrasi Indonesia ke arah positif.

“Yang harus ditegaskan, terutama mohon fatwa dalam Ijtima Ulama Nusantara ini agar meneguhkan kembali hukumnya menerima amplop dalam menentukan pilihan pada setiap pemilu,” harap Muhaimin.

Gus Muhaimin meminta secara khusus kepada Kiai untuk lebih proaktif ke masyarakat, mengingatkan supaya tak mudah terpengaruh dengan proses transaksi politik.

“Mohon secara khusus ini kiai-kiai di panggung setahun ke depan ini lebih proaktif lebih mendampingi umat dan masyarakat agar setidaknya tidak terpengaruh dalam menentukan pilihan yang berdasarkan proses transaksi politik,” pungkasnya.