Permintaan Senjata Ditolak, Ukraina Tak Mau Voting untuk Resolusi PBB Tentang Pendudukan Israel di Palestina

Berita Baru, Internasional – Rezim Ukraina menolak memberikan suara tentang resolusi Majelis Umum PBB yang meminta Mahkamah Internasional untuk mempertimbangkan pendudukan ilegal Israel atas wilayah Palestina. Penolakan tersebut muncul setelah Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menolak memberi mereka senjata sebagai imbalan, sebuah laporan baru mengatakan.

“Seorang pejabat Ukraina mengatakan, Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan kepada Netanyahu bahwa sebagai imbalan untuk memilih menentang atau abstain dia ingin mendengar bagaimana pemerintah Israel yang baru akan mengubah kebijakannya dan menyediakan senjata kepada rezim Ukraina,” tulis seorang reporter Israel pada hari Sabtu (31/12) di Twitter.

Menurut wartawan itu, sumber Ukraina mengatakan Netanyahu menolak permintaan tersebut, tetapi mengatakan dia akan siap untuk membahas permintaan Zelensky di masa depan.

Pada bulan Oktober, Kiev mengirimi Tel Aviv permintaan resmi untuk sistem senjata Iron Beam, Barak-8, Patriot, Iron Dome, David’s Sling, Arrow Interceptor, serta dukungan Israel dalam pelatihan untuk operator Ukraina. Tetapi Israel telah berulang kali menolak permintaan dari rezim Ukraina untuk senjata Israel.

“Zelensky tidak menyukai jawaban Netanyahu dan tidak setuju untuk menentang resolusi atau abstain,” tulis reporter itu.

Seperti dilansir dari Sputnik News, diskusi antara kepala negara berlangsung saat Netanyahu melakukan panggilan telepon di menit-menit terakhir pada Jumat malam dalam upaya menggalang dukungan diplomatik bagi Israel menjelang pemungutan suara PBB, yang akhirnya disahkan 87-24 dengan 53 negara abstain. .

Di bawah ketentuan resolusi – yang ditentang oleh Washington tetapi didukung oleh Rusia, China, dan hampir setiap negara Arab – Pengadilan Dunia diatur untuk mengeluarkan posisi penasehat tentang dampak hukum dari pendudukan, pemukiman dan aneksasi Israel. Termasuk langkah-langkah bertujuan untuk mengubah komposisi demografis, karakter dan status Kota Suci Yerusalem, dan dari adopsi undang-undang dan tindakan diskriminatif terkait.

Pada pemungutan suara komite PBB awal bulan ini, para pejabat Ukraina memberikan suara mendukung tindakan tersebut, dalam apa yang mereka gambarkan secara pribadi sebagai upaya untuk menandakan ketidaksenangan mereka dengan relatif netralitas Israel di tengah perang proksi NATO yang sedang berlangsung melawan Rusia.

Selama pemungutan suara terakhir pada hari Jumat, delegasi Ukraina tidak ditemukan. “Zelensky memutuskan bahwa kami tidak akan menghadiri pemungutan suara untuk memberikan kesempatan pada hubungan dengan Netanyahu,” kata seorang pejabat dilaporkan.