Dubes AS Tepis Seruan Program Senjata Nuklir Korea Selatan

Berita Baru, Seoul – Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Korea Selatan, Philip Goldberg menepis pembicaraan mengenai pengembangan senjata nuklir mereka di Korea Selatan karena program semacam itu tidak akan membantu meredakan situasi yang menegang di Semenanjung Korea.

“Saya juga percaya kita harus fokus untuk tidak meningkatkan ancaman dari senjata nuklir – apakah itu taktis atau sebaliknya – tetapi mengatasi kebutuhan untuk membersihkan dunia dari senjata ini,” kata duta besar AS Philip Goldberg kepada wartawan di sebuah forum yang diselenggarakan oleh Kwanhun, Selasa (18/10), sebagaimana dikutip dari kantor berita Korea Times.

“Pencegahan yang diperluas’ berarti perlindungan yang diberikan oleh AS di semua bidang, termasuk nuklir. Kami memiliki komitmen berlapis besi ini. Seharusnya tidak ada yang meragukan itu,” tambahnya.

Kata-kata Goldberg muncul setelah kepala Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa, Chung Jin-suk pekan lalu menyerukan Korea Selatan untuk membatalkan janjinya untuk tidak mengembangkan senjata nuklir.

“Tidak boleh diabaikan bahwa provokasi rudal Korea Utara baru-baru ini tidak hanya melibatkan rudal balistik tetapi juga simulasi ‘nuklir taktis’,” kata Chung, seperti dilansir dari Yonhap.

“Kita perlu mengambil semua tindakan yang diperlukan dalam hal pertahanan dan keamanan,” imbuhnya.

Meski demikian, setelah Presiden Yoon Suk-yeol menolak meninggalkan Perjanjian Non-Proliferasi (NPT), Chung mengubah pendiriannya dan mengatakan bahwa AS harus mengerahkan kembali senjata nuklir taktis di Korea Selatan.

Pembicaraan baru tentang senjata nuklir muncul setelah pasukan AS dan Korea Selatan meluncurkan serangkaian latihan perang provokatif di mana para pejuang siluman berlatih serangan udara di DPRK.

Sebagai tanggapan, DPRK menembakkan ratusan peluru artileri, yang mendarat di “zona penyangga” di Laut Kuning dan Laut Jepang yang didirikan pada 2018 selama pemulihan hubungan bersejarah.

Salah seorang profesor ilmu politik di Universitas Studi Korea Utara di Seoul, Yang Moo-jin mengatakan bahwa kesepakatan militer antar-Korea 2018, yang merupakan perangkat keamanan terakhir yang bertujuan untuk mencegah bentrokan bersenjata yang tidak disengaja di sepanjang perbatasan, berada di bawah ancaman dari aktivitas militer yang meningkat oleh kedua belah pihak.

“Ini adalah situasi berbahaya yang harus ditangani dengan hati-hati,” kata Yang Moo-jin.