Cegah Ekstremisme, BNPT dan Wahid Foundation Bentuk Forum Kemitraan RAN PE

Berita Baru, Jakarta- Wahid Foundation bersama dengan Kedeputian Kerjasama Internasional Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyelenggarakan Forum koordinasi dan Konsultasi Desain Forum Kemitraan Rencana Aksi Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) antar Kementerian/Lembaga dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS).

Forum yang berlangsung pada 19-20 September 2022 di Artotel Thamrin Jakarta tersebut merupakan amanat Peraturan Presiden nomor 7 Tahun 2021 tentang RAN PE pilar 3 fokus 1 tentang Penyusunan Platform Kemitraan antara Pemerintah dengan pemangku kepentingan masyarakat.

Pembentukan Forum kemitraan tersebut melibatkan 16 perwakilan dari Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam Sekretariat Bersama (Sekber) RAN PE dan 26 perwakilan pemangku kepentingan di masyarakat yang terdiri dari organisasi masyarakat sipil, organisasi keagamaan, organisasi media, akademisi, lembaga filantropi, pelaku usaha dan organisasi perempuan.

Dalam sambutan pembukaan, Andhika Chrisnayudantho, Deputi Bidang Kerjasama Internasional BNPT menjelaskan bahwa forum kemitraan nasional yang dibentuk adalah wadah bersama dalam implementasi RAN PE.

“Pada Mei lalu kita telah melaksanakan forum pertama untuk membahas forum kemitraan. Forum ini adalah wadah bersama dalam implementasi RAN PE. Forum ini juga ada kepentingan bukan hanya untuk RAN PE, tapi juga meningkatkan sumber daya dalam pelaksanaan RAN PE, terutama kontribusi K/L dan pemerintah,” kata Andhika, Senin (19/09).

Menambahkan dalam sesi diskusi mengenai urgensi terbentuknya forum kemitraan ini, Muhammad Zaim Al-Khalis Nasution, Direktur kerjasama Regional dan Multilateral BNPT menjelaskan bahwa wadah kemitraan yang dibentuk dengan melibatkan banyak pihak di seluruh sektor selain sebagai amanat Perpres RAN PE, juga sebagai strategi pendekatan yang menyeluruh untuk menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan.

“Ini merupakan pendekatan menyeluruh seluruh sektor untuk menanggulangi PCVE dengan melibatkan seluruh pihak,” ujar Zaim saat membuka kegiatan forum koordinasi tersebut.

Ia juga mengatakan bahwa tugas dan fungsi utama dari forum kemitraan nasional nantinya akan fokus mengkoordinasikan dan mengevaluasi  implementasi RAN PE di tingkat nasional, sehingga diharapkan jika berjalan lancar, menurut Zaim, forum kemitraan juga bisa juga diimplementasikan di tingkat daerah.

Sementara itu, Mujtaba Hamdi, Direktur Eksekutif Wahid Foundation mengatakan bahwa pembentukan forum kemitraan yang telah diamanatkan bersifat parsipatoris dan terstruktur dengan dibentuknya keketuaan bersama yang terdiri dari unsur pemerintah dan pemangku kepentingan masyarakat yang diwakili OMS sehingga diharapkan semua pihak yang terlibat akan lebih aktif dan menjadi motor dalam menghadapi  tantangan ekstremisme kekerasan.

“Ini (pembentukan desain forum kemitraan) tentunya amanat global juga yang tadi sudah disebutkan, yaitu tata kelola partisipatif. Untuk itu, dalam forum ini sangat partisipatoris. Ada banyak K/L dan OMS yang terlibat. Semua ini adalah elemen-elemen penting untuk merealisasikan RAN PE, salah satu dalam forum ini juga co-chairman, sehingga ini betul-betul menjadi motor yang partisipatoris untuk menghadapi semua tantangan ekstremisme kekerasan,” ungkapnya.

Menurut informasi yang dipaparkan oleh BNPT, forum kemitraan nasional yang dibentuk  bersifat sukarela sehingga semua unsur pemangku kepentingan masyarakat bisa mendaftarkan diri menjadi anggota dan mempunyai hak yang sama dengan anggota lain salah satunya yaitu berpartisipasi aktif mendorong implementasi RAN PE, termasuk dalam hal ini yang bisa mendaftarkan diri menjadi anggota adalah media dan pelaku usaha yang mewakili privat sektor.

Forum koordinasi dan Konsultasi Desain Forum Kemitraan Rencana Aksi Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) antar Kementerian/Lembaga dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) menghasilkan usulan dan rekomendasi salah satunya berupa penunjukan Wahid Foundation sebagai ketua yang mewakili pemangku kepentingan masyarakat.

Rencananya, usulan tersebut akan dikaji dan diperdalam kembali sebelum disahkan melalui Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh BNPT.