Tindaklanjuti Perintah Presiden, BNPB Fokus Pencegahan Karhutla

Beritabaru.co, Jakarta. – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menggelar Rapat Terbatas (Ratas) untuk membahas antisipasi dampak kekeringan, di Jakarta, Senin (15/7) sore. Presiden menekankan pentingnya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Menurut keterangan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo seusai mengikut Ratas, sejauh ini sudah ada 5 provinsi yang menyatakan status darurat terkait kebakaran hutan dan lahan, yaitu Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat.

Doni menjelaskan bahwa program pencegahan Karhutla harus didukung oleh unsur gabungan baik TNI-POLRI termasuk juga dari relawan, perguruan tinggi, para ulama, tokoh-tokoh berpengaruh di daerah, dan budayawan.

“Bantuan dari TNI-Polri ini sangat memberikan arti dalam program pencegahan”. Terang perwira tinggi TNI AD itu.

Menurutnya, setiap provinsi akan mendapatkan alokasi sekitar 1.512 personil gabungan. Setiap personil akan mendapatkan insentif sebesar Rp145.000. Tugas tim gabungan, lanjutnya, adalah melakukan sosialisasi tentang pentingnya upaya pencegahan.

Selain itu, timg gabungan juga akan bekerja sama dengan tokoh-tokoh yang ada di desa dan dengan cara menginap di desa. Sehingga diharapkan dapat melakukan pendekatan pada masyarakat agar tidak lagi terlibat dalam upaya-upaya pembakaran.

“Berdasarkan data BNPB sebagian besar atau 99 persen Karhutla karena manusia”. Tutur Doni menegaskan.