Malam Idul Adha, Penjagaan Posko Sekat PMK Perbatasan Gresik Diperketat

Berita Baru, Gresik – Malam perayaan Hari Raya Idul Adha 1443 H, Muspika beserta Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kecamatan Balongpanggang melakukan penjagaan Posko Sekat PMK di jalur perbatasan tepatnya di Desa Dapet (Perbatasan Gresik-Mojokerto) dan Desa Babatan (Perbatasan Gresik-Lamongan).

Camat Balongpanggang M. Amri menyampaikan, kegiatan ini dilakukan sesuai petunjuk dan arahan Bupati Gresik. Arahan itu mengamanatkan agar semua pihak terlibat menjaga kondusifitas Gresik selama perayaan Hari Raya Idul Adha.

“Secara geografis pos perbatasan di Desa Dapet merupakan jalur utama lalu lintas Gresik-Mojokerto, dimana memungkinkan terjadi keluar dan masuk hewan ternak (Kurban), sehingga perlu adanya kontrol mobilisasi hewan yang keluar masuk dengan harapan mampu menekankan dan meminimalisir dampak penyebaran PMK,” katanya.

Menurut Amri, pengawasan ini dapat memastikan kondisi hewan ternak (kurban) yang masuk maupun keluar Gresik telah memenuhi syarat menurut MUI. Sehingga sah untuk dikurbankan (disembelih).

“Sekaligus sudah mengantongi surat keterangan kesehatan hewan (SKKH),” tandasnya.

Sementara Kapolsek Balongpanggang AKP Muhammad Zainudin menjelaskan, saat ini ada dua titik yang menjadi jalur keluar masuknya hewan ternak (Kurban) yang dijaga ketat.

“Kita akan ambil tindakan tegas jika ada hewan yang melintas tidak dilengkapi SKKH dengan sanksi memutar balik ke asalnya. Ini dilakukan dengan tujuan mencegah terjadinya penyebaran PMK,” ucapnya.

Ketua AKD Balongpanggang Siswadi mengucapkan terima kasih kepada jajarannya Muspika yang telah bekerja sama dengan AKD Balongpanggang dalam melakukan penyekatan.

“Sebab dengan demikian maka bisa memberi ketenangan dan meredah kepanikan para peternak,” jelasnya.

Siswadi menerangkan jika tindakan ini bisa meminimalisir penyebaran PMK. Sebab sirkulasi keluar masuk hewan ternak saat hari raya Idul Adha biasanya meningkat.

“Kegiatan ini bisa memastikan bahwa hewan yang masuk sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku yakni mengantongi SKKH dari dokter hewan atau petugas kesehatan hewan,” beber dia.

Untuk diketahui, penjagaan ini akan berlangsung sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dengan melibatkan personel dari berbagai unsur, yakni dari jajaran Kecamatan, TNI, Polri, Pemdes dan organisasi masyarakat lainnya.