Menunggu Permintaan Resmi NATO, Denmark akan Kirimkan Seluruh Batalyon ke Baltik
Berita Baru, Internasional – Menteri Pertahanan Skandinavia, Morten Bødskov, mengatakan bahwa negara-negara Baltik seperti Estonia, Latvia, dan Lithuania sedang membutuhkan kehadiran negara selain pasukan sekutu yang sudah hadir secara bergilir. Menanggapi pengumuman itu, Denmark menyebut pihaknya hanya tinggal menunggu permintaan resmi dari NATO.
Seperti dilansir dari Sputnik News, Denmark telah menyiapkan seluruh batalion untuk memperkuat sayap timur NATO dan siap untuk menyebarkannya, jika aliansi memintanya, kata Perdana Menteri negara itu, Mette Frederiksen, telah mengumumkan.
“Kami siap untuk melakukan lebih banyak lagi. Oleh karena itu, pemerintah akan menawarkan untuk mengirim satu batalyon yang terdiri dari sekitar 800 orang ke Baltik”, kata Frederiksen, mengutip ancaman terhadap keamanan Eropa menyusul operasi khusus Rusia di Ukraina.
Batalyon tersebut dikumpulkan di kota Slagelse di Selandia pada awal Februari sebagai tanggapan atas memburuknya situasi keamanan di Eropa.
NATO belum secara khusus meminta bala bantuan, Mette Frederiksen berharap pasukannya akan dibutuhkan.
“Jelas bahwa kami tidak akan memulai pekerjaan jika kami tidak begitu diharapkan,” renung Mette Frederiksen.
“Kami sedang menunggu permintaan resmi dari NATO. Jika itu datang, kami siap,” Menteri Pertahanan Morten Bødskov mengatakan kepada Radio Denmark.
Denmark sudah hadir di Baltik, di mana lebih dari 200 tentara bertugas sebagai bagian dari kehadiran lanjutan NATO di Estonia. Selain itu, ada pesawat F-16 Denmark yang ditempatkan di Lituania dan utusan Denmark di Markas Besar Divisi NATO di Latvia.
Akhir pekan ini, Dewan Kebijakan Luar Negeri Denmark diharapkan dapat mempresentasikan resolusinya tentang pengerahan lebih lanjut untuk meningkatkan kontribusi Denmark pada pertahanan kolektif NATO. Antara lain, bantuan masa depan termasuk fregat, jet pengintai, dan radar pertahanan udara, serta pasukan pendukung.
Rusia meluncurkan operasi militer khusus di Ukraina pada 24 Februari, setelah seruan dari Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk yang meminta bantuan. Presiden Vladimir Putin menyebutkan tujuan operasi tersebut untuk melindungi rakyat Donbass dan untuk agenda “demiliterisasi dan de-Nazifikasi” Ukraina.