4 Bulan Pasca Kudeta Militer, Faksi Pro-Demokrasi Sudan Setuju PBB Sebagai Penengah

Berita Baru, Khartum – Faksi Pro-Demokrasi Sudan setujui PBB sebagai penengah dengan beberapa persyaratan, sebagai sebuah upaya untuk mengakhiri kebuntuan politik 4 bulan pasca kudeta militer.

Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Dewan Pusat untuk Pasukan Kebebasan dan Perubahan (CCFFC), sebagai salah satu faksi pro-demokrasi yang kuat di Sudan, dalam sebuah pernyataan pada Minggu (16/1).

Juru bicara CCFFC, Jaafar Hassan mengatakan bahwa pihaknya memutuskan untuk menerima undangan salah satu misi Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu UNITAMS untuk mendukung dialog antara para pihak dalam menyelesaikan krisis.

Hassan mengatakan delegasi dari CCFFC akan bertemu pada hari Minggu dengan UNITAMS untuk menyampaikan visi koalisi mengenai inisiatif dialog antara berbagai pihak di Sudan.

Namun, kelompok sipil penting lainnya yang juga pro demokrasi, Asosiasi Profesional Sudan, menolak tawaran PBB menjadi penengah.

Para pengunjuk rasa beberapa kali mengadakan unjuk rasa melawan militer sejak militer menggulingkan pemerintahan Perdana Menteri Abdallah Hamdok.

Mereka ingin militer dijauhkan dari koalisi pemerintahan transisi.

Gerakan pro demokrasi semakin kuat sejak Hamdok diangkat kembali menjadi Perdana Menteri pada 21 November setelah membuat kesepakatan dengan militer.

Tetapi gerakan pro-demokrasi Sudan mengecam perjanjian itu.

Mereka bersikeras bahwa kekuasaan wajib diserahkan kepada pemerintah sipil sepenuhnya.

Kemudian pada awal Januari, Hamdok kembali mengundurkan diri karena menurutnya ada ketidaksepakatan lama dengan penguasa militer dan lambatnya reformasi.

Keputusan CCFFC untuk mengambil bagian dalam pembicaraan yang ditengahi PBB datang di tengah peningkatan upaya regional dan internasional untuk menyelesaikan krisis.

Utusan Uni Afrika, Edewe Bankole, berada di Khartoum di mana ia bertemu dengan perwakilan dari Pasukan Kebebasan dan Perubahan.

Bankole mengatakan tujuan pembicaraan itu adalah untuk mendengarkan sudut pandang semua orang Sudan untuk menemukan solusi bagi krisis ini.

Terpisah dari itu, utusan baru AS untuk Tanduk Afrika, David Satterfield diperkirakan akan mengunjungi Sudan minggu depan.

Rencananya, Satterfield dan Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Afrika Molly Phee akan bertemu tokoh militer dan politik serta aktivis pro-demokrasi.

Pertemuan itu bertujuan untuk “menggalang dukungan internasional” bagi misi PBB untuk “memfasilitasi transisi baru yang dipimpin sipil menuju demokrasi” di Sudan, kata Departemen Luar Negeri AS dalam sebuah pernyataan dikutip dari Al Jazeera.