WHO Masukkan Vaksin Sinopharm ke Daftar Penggunaan Darurat

Berita Baru, Jakarta – World Health Organization (WHO) telah memasukkan vaksin Covid-19 Sinopharm ke daftar penggunaan darurat, sekaligus memberikan lampu hijau untuk vaksin ini untuk diluncurkan secara global. 

Vaksin Sinopharm merupakan produksi Beijing Bio-Institute of Biological Products Co Ltd, anak perusahaan China National Biotec Group (CNBG).

Koordinator PMO Komunikasi Publik KPCPEN Arya Sinulingga menyambut baik keputusan WHO yang menyetujui vaksin Sinopharm masuk ke daftar penggunaan darurat. 

Menurut Arya, hal ini tentu akan mempermudah penyediaan stok vaksin. Dengan demikian, upaya vaksinasi bisa berlangsung dengan baik. “Dengan begitu kita berharap herd immunity bisa segera tercapai,” kata Arya dalam siaran pers, Senin (10/5/2021).

Seperti diberitakan sebelumnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga telah memberikan izin penggunaan darurat/Emergency Use Authorization (EUA) untuk vaksin Covid-19 produksi Sinopharm. 

Menurut Kepala BPOM Penny K. Lukito, vaksin Covid-19 Produksi Sinopharm sebelumnya telah menjalani uji klinik fase 3 di Uni Emirat Arab dan beberapa negara lainnya dengan 42.000 subjek uji.

Hasilnya, vaksin Sinopharm tersebut menunjukkan efikasi sebesar 78,02 persen dan pengukuran imunogenisitas setelah 14 hari penyuntikan dosis kedua, seropositive rate (persentase subjek yang terbentuk antibodi) netralisasi adalah 99,52 persen pada orang dewasa dan 100 persen pada lansia. 

Selain itu, secara umum keamanan vaksin dapat ditoleransi dengan baik dan frekuensi kejadian masing-masing efek samping tersebut adalah 0,01 persen atau terkategori sangat jarang, serta pada usia di atas 60 tahun tidak ada laporan efek samping lokal grade 3.

Dalam situs resmi WHO menyebut, penambahan vaksin ini berpotensi mempercepat akses vaksin Covid-19 dengan cepat bagi negara-negara yang ingin melindungi petugas Kesehatan dan populasi yang berisiko. 

Emergency Use Listing (EUL) adalah prasyarat untuk pasokan vaksin Fasilitas COVAX. Ini juga memungkinkan negara untuk mempercepat persetujuan peraturan mereka sendiri untuk mengimpor dan mengelola vaksin Covid-19.