Beritabaru.co Dapatkan aplikasi di Play Store

 Berita

 Network

 Partner

'Warning' Keras TNI-Polri Terkait Karhutla, Presiden Jokowi: Janjian Saya 7 Tahun Lalu Masih Berlaku 
Jumpa pers Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri Tahun 2023 yang diselenggarakan di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (8/2). (Foto: Istimewa)

‘Warning’ Keras TNI-Polri Terkait Karhutla, Presiden Jokowi: Janjian Saya 7 Tahun Lalu Masih Berlaku 



Berita Baru, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) minta TNI-Polri untuk terus mewaspadai kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Secara khusus ia memberikan peringatan kepada Pangdam, Kapolda hingga Danrem yang tidak bisa menangani karhutla di wilayahnya.

Presiden kembali mengungkit perjanjian soal tanggung jawab Pangdam dan Kapolda tentang karhutla yang sudah disampaikan sejak 7 tahun lalu. Menurutnya, apabila instansi yang berkaitan gagal menangani karhutla, sanksi sudah menunggu.

“Tadi saya ulang lagi mengenai janjian, janjian saya 7 tahun masih berlaku sampai sekarang. Kalau ada kebakaran besar di provinsi, yang tanggung jawab Pangdam, Kapolda, Danrem, hati-hati. Saya ngomong hati-hati, janji masih berlaku,” kata Presiden Jokowi usai memberikan pengarahan di Rapat Pimpinan TNI-Polri 2023 di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (8/2).

Kepala negara itu pun mengingatkan bahwa ada potensi karhutla di sejumlah provinsi karena suhu diperkirakan akan naik pada Februari-Maret 2023 akibat fenomena el nino.

“Karhutla, ini kan el nino, hati-hati saya memberikan warning untuk provinsi-provinsi Riau, Sumut, Kalimantan hati-hati, karena nanti di akhir Februari atau Maret itu sudah panasnya sudah naik,” tegas Jokowi.

Selain terkait Karhutla, dalam Rapim yang digelar secara tertutup itu, Presiden Jokowi menekankan agar TNI-Polri memiliki kesamaan visi terkait investasi, hilirisasi industri, serta dalam menjaga kondusifitas di tahun politik.

“Karena temanya yang pilih oleh TNI-Polri yang berkaitan dengan produktivitas, transformasi ekonomi, saya lebih banyak menyampaikan mengenai pentingnya hilirisasi, yang memberikan nilai tambah yang besar bagi negara,” ujarnya.

Rapim ini turut dihadiri sejumlah pejabat, yakni Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Kemudian, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurachman, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali, serta Kepala Staf TNI AU Marsekal Fadjar Prasaetyo.