Wapres: Transformasi Setiap Sektor Berdampak Besar pada Perekonomian

Beritabaru.co, Jakarta – Kementerian Koordinator bidang Perekonomian menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema “Transformasi Ekonomi Untuk Indonesia Maju,” Jumat (9/8) di Hotel Borobudur, Jakarta.

Selain Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil, acara tersebut juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong.

Wapres Jusuf Kalla menyampaikan bahwa Indonesia telah berkembang menjadi bangsa yang maju, inovasi baru terus bermunculan memenuhi kebutuhan manusia untuk meningkatkan produktivitas.

Oleh karena itu perlu dilakukan transformasi ekonomi untuk mencapai pertumbuhan yang lebih baik.

“Transformasi harus dilakukan di setiap sektor sehingga berdampak lebih besar kepada perekonomian secara keseluruhan”. Tutur Wapre JK dalam pidato pembukaan.

Di beberapa tempat, lanjut Wapres JK, sebenarnya sudah melakukan transformasi, tapi harus lebih banyak lagi.

Ia menjelaskan jika saat ini pemerintah mampu menjalankan transformasi secara keseluruhan, misalnya dilakukan pada komoditas sawit untuk dikembangkan di dalam negeri menjadi pengganti Bahan Bakar Minyak (BBM), sehingga dampaknya akan sangat baik bagi perekonomian secara keseluruhan.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyampaikan jika Kementerian ATR/BPN melalui Reforma Agraria merespon berbagai persoalan bangsa serta mendorong transformasi ekonomi.

“Penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia”. Kata Sofyan A. Djalil.

Sofyan A. Djalil juga menjelaskan bahwa kepastian hukum atas tanah itu sangat penting sehingga dapat dilakukan investasi.

“Berbagai upaya kita lakukan agar kepastian hukum atas tanah semakin meningkat. Terutama adalah pelayanan pertanahan sehingga bebas pungli semaksimal mungkin dan transformasi dapat berjalan dengan lancar”. Ujar Sofyan A. Djalil.

Tambahnya, pemerintah dalam hal ini Kementerian ATR/BPN dan Komisi II DPR sebagai inisiator telah membuat Undang-Undang baru.

“Kami telah membuat Rancangan Undang-Undang baru dan kita akan perkenalkan pada konferensi Bank Tanah Milik Negara, bank tanah ini akan menjadi fasilitator untuk investasi”. Kata Sofyan A. Djalil. [Chill]