Wapres Tegaskan Masalah Keamanan Papua Tak Bisa Digeneralisasi

Berita Baru, Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menekankan isu keamanan di Papua tidak bisa digeneralisasi antara masing-masing wilayah sehingga penyanderaan pilot Susi Air di Nduga, Papua Pegunungan, tidak mencerminkan keamanan di wilayah lain Papua.

“Masalah (keamanan) Papua itu bukan lagi masalah Papua (secara umum) sekarang karena Papua itu sudah menjadi enam bagian provinsi,” ujar Wapres Ma’ruf dalam keterangan pers di sela kunjungan kerja di Sumatera Utara, Rabu (15/2/2023).

Dia menyampaikan persoalan keamanan saat ini hanya terdapat di Provinsi Papua Pegunungan, tempat terjadinya penyanderaan pilot SusiAir. Sedangkan lima provinsi lain di Papua dalam kondisi aman.

“Bahkan, di daerah lain minta nambah provinsi. Di Papua Barat minta tambah satu provinsi, di Papua induk minta tambah provinsi. Artinya, mereka sebenarnya tidak ada masalah,” papar Wapres.

Menurut Wapres, apabila saat ini ada sekelompok individu yang melakukan tindakan ofensif, hal tersebut tidak lagi dapat digeneralisasi menjadi satu kesatuan Papua.

“Kalau ada kelompok mengatasnamakan Papua, itu sudah tidak relevan lagi,” imbuhnya.

Wapres Ma’ruf juga menyampaikan bahwa untuk menjaga kestabilan keamanan di tanah Papua, perlu adanya aksi defensif aktif dari para penegak hukum dan penjaga keamanan wilayah.

“Bukan ofensif, tetapi defensif aktif untuk melakukan perlindungan,” tegasnya.

Wapres pun meyakini bahwa terciptanya keamanan merupakan salah satu kunci utama dalam melaksanakan pembangunan di Papua. Oleh karena itu, ia meminta jajaran pengamanan wilayah dapat terus mengawal terciptanya suasana aman dan damai di wilayah Papua.

“Petugas keamanan, ada kapolda, pangdam, danrem, dan akan dilakukan pengawalan-pengawalan,” katanya.

Dengan demikian, tambahnya, seluruh upaya pembangunan kesejahteraan Papua yang telah dirancang dapat berjalan dengan baik dan manfaatnya dapat diterima oleh seluruh masyarakat Papua.

“Kita (pemerintah) ingin pendekatan kita kan pembangunan kesejahteraan. Pembangunan kesejahteraan ini tidak bisa berjalan dengan baik kalau keamanan tidak bisa kondusif. Lima provinsi (di Papua) kondusif, pada satu provinsi (Papua Pegunungan) akan kita buat kondusif. Nanti keamanan akan kita buat bagaimana perlindungan kepada masyarakat, proyek-proyek yang kita jadikan pembangunan akan diperketat (penjagaannya),” papar Wapres.