Wapres Soroti Banyaknya Kemiskinan Ekstrem di Masyarakat Pesisir

Berita Baru, Jakarta – Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyoroti fakta bahwa 12 persen dari total jumlah kemiskinan ekstrem di Indonesia pada tahun 2021 adalah masyarakat pesisir. Ia merasa prihatin karena Indonesia merupakan negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia dan memiliki produksi perikanan yang besar, namun masih banyak warga pesisir yang hidup dalam kemiskinan.

“Dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia dan produksi perikanan terbesar kedua di dunia, ini adalah kisah yang membanggakan sekaligus ironis karena masyarakat pesisir masih belum sejahtera,” ujar Ma’ruf dalam pidatonya di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, yang disiarkan melalui saluran YouTube Wakil Presiden pada Senin (15/5/2023).

Berdasarkan data tahun 2021 yang dikutip dari situs TNP2K, tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia mencapai 4 persen atau sekitar 10,86 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, 12 persen tinggal di wilayah pesisir.

Ma’ruf mengungkapkan bahwa terdapat 12 ribu desa yang terletak di pesisir. Namun, sebagian besar dari desa-desa tersebut masih menghadapi kemiskinan ekstrem.

Tidak hanya itu, Ma’ruf juga menyadari bahwa masalah kemiskinan di desa pesisir semakin kompleks akibat ancaman perubahan iklim. Hal ini dapat menyebabkan kerugian serius bagi perekonomian nasional.

Meskipun Indonesia memiliki kekayaan biodiversitas dan terumbu karang yang melimpah, Ma’ruf menyatakan bahwa ekosistem laut Indonesia mengalami degradasi akibat perubahan iklim dan perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab.

“Hal ini berpotensi memperdalam jeratan kemiskinan di kawasan pesisir. Pemeliharaan ekosistem maritim dan pesisir Indonesia menjadi kunci dalam upaya mitigasi dampak perubahan iklim,” tambahnya.

Melihat persoalan tersebut, Ma’ruf berpendapat bahwa gagasan Kampung Bahari Nusantara (KBN) yang diinisiasi oleh TNI AL memiliki peran penting dalam menekan angka kemiskinan ekstrem di kawasan pesisir.

Program KBN ini terdiri dari lima klaster, yaitu Edukasi, Ekonomi, Kesehatan, Pariwisata, dan Pertahanan. Bagi Ma’ruf, program ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan kemiskinan di desa pesisir.

“Program KBN juga sesuai dengan paradigma baru perdesaan yang berkembang secara global. Tren ini muncul karena sekitar 45 persen penduduk dunia tinggal di perdesaan di negara-negara berkembang,” jelasnya.