WALHI NTT Tegaskan Komitmen Kawal Kerja Lingkungan Hidup Pemimpin Terpilih di NTT

Berita Baru, Kupang – Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) NTT menyatakan komitmennya untuk mengawal kinerja para pemimpin baru di Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini disampaikan dalam siaran pers yang dirilis setelah Konsultasi Daerah Lingkungan Hidup (KDLH) 2024 yang berlangsung pada 7-8 Desember di Hotel Greenia, Kupang.

KDLH 2024 yang dihadiri oleh 27 lembaga anggota WALHI NTT dari Kepulauan Flores, Timor, dan Sumba, mengangkat tiga agenda utama. Pertama, evaluasi dan pengawalan politik lingkungan hidup para pemimpin baru di NTT. Kedua, penguatan agenda NTT sebagai tuan rumah Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup pada 2025. Ketiga, pembahasan program advokasi lingkungan hidup selama satu tahun ke depan.

Direktur WALHI NTT, Umbu Wulang Tanaamah Paranggi, menegaskan bahwa KDLH kali ini berfokus pada pengawalan kinerja bupati, wali kota, dan gubernur terpilih di NTT. “Hasil persidangan komisi maupun pleno dalam KDLH kali ini lebih banyak untuk mengawal kepemimpinan baru di Nusa Tenggara Timur. Baik di Bupati, Wali Kota, hingga Gubernur. Kami berkomitmen untuk mengawal dan mengawasi kinerja pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup,” ujarnya.

Umbu Wulang menggarisbawahi bahwa berbagai problem ekologis di NTT harus menjadi perhatian serius bagi pemimpin baru. “Korupsi sumber daya alam, pembangunan yang mengabaikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta lemahnya penegakan hukum lingkungan adalah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh para pemimpin NTT yang baru,” tegasnya.

KDLH 2024 menghasilkan 13 rekomendasi strategis kepada pemerintah daerah di NTT. Rekomendasi tersebut mencakup komitmen dan aksi nyata dalam pemberantasan korupsi di sektor sumber daya alam, pemulihan ekologis, serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. WALHI NTT juga mendesak penghentian kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan hidup, evaluasi perizinan investasi pariwisata, serta penghentian eksploitasi pulau-pulau kecil dan pengelolaan limbah berbahaya.

Berikut 13 rekomendasi utama WALHI NTT kepada pemerintah daerah di NTT:

1. Pemberantasan korupsi di sektor sumber daya alam, mulai dari perizinan hingga praktik ilegal di lapangan.
2. Pemulihan ekologis sebagai agenda utama pengelolaan sumber daya alam di NTT.
3. Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim secara masif untuk mencegah bencana ekologis.
4. Penghentian kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan hidup, baik dari masyarakat sipil maupun rakyat petani, nelayan, dan kelompok rentan lainnya.
5. Penghentian perizinan investasi ekstraktif pertambangan serta evaluasi terhadap perizinan yang telah ada.
6. Peningkatan anggaran lingkungan hidup di wilayah-wilayah kritis dan potensial kritis.
7. Koordinasi dengan pemerintah pusat untuk meninjau kembali penetapan Pulau Flores sebagai Pulau Geothermal dan status CA Mutis yang diubah menjadi Taman Nasional.
8. Penghentian praktik PLTU Industri Batubara (PT MSM) di Pulau Sumba yang bertentangan dengan status Sumba sebagai Sumba Iconic Island.
9. Evaluasi izin investasi pariwisata yang mengabaikan ruang hidup nelayan, petani, peternak, dan masyarakat lokal.
10. Perlindungan pulau-pulau kecil dari eksploitasi industri ekstraktif dan penerapan kebijakan perlindungan dari ancaman perubahan iklim serta kenaikan air laut.
11. Pengelolaan sampah dan limbah B3 secara serius dan sistematis di seluruh wilayah NTT.
12. Pemulihan dan perlindungan keanekaragaman hayati endemik yang terancam punah.
13. Penguatan pendidikan berbasis ekosistem dan keanekaragaman hayati yang berbasis potensi bentang alam NTT.

WALHI NTT juga menegaskan bahwa para pemimpin baru di NTT harus memiliki komitmen yang kuat dalam memprioritaskan pemulihan lingkungan hidup. “Fakta bahwa bencana ekologis, pencemaran lingkungan, dan kriminalisasi pejuang lingkungan hidup kerap dianggap enteng oleh pemerintah daerah, tidak boleh lagi terjadi,” tegas Umbu Wulang.

Menurutnya, perhatian serius terhadap masalah lingkungan hidup perlu menjadi prioritas, terutama mengingat NTT rawan mengalami bencana ekologis akibat perubahan iklim. “Kami di WALHI NTT meyakini apabila seluruh pemimpin pemerintahan di NTT lebih mengutamakan kepentingan investasi dan mengabaikan lingkungan hidup serta kebudayaan NTT, maka bencana-bencana ekologis akan semakin sering terjadi di NTT. Ini hanya akan memperpanjang deretan penderitaan rakyat kecil yang paling rentan dalam bencana ekologis,” pungkas Umbu Wulang Tanaamah Paranggi. Sebagai langkah lanjutan, WALHI NTT berkomitmen terus mengawal dan mengawasi kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Mereka juga siap mendorong kebijakan yang lebih pro-lingkungan, terutama dalam menghadapi agenda besar Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup 2025 di NTT.