Berita

 Network

 Partner

Wakil Ketua DPR RI Dorong Pemerintah Perhatikan Sektor Pertanian
Foto: Metropolitan

Wakil Ketua DPR RI Dorong Pemerintah Perhatikan Sektor Pertanian

Berita Baru, Jakarta — Dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa, produk domestik bruto (PDB) RI pada kuartal II-2020 minus hingga 5,32 persen. Secara kuartalan, ekonomi terkontraksi 4,19 persen dan secara kumulatif terkontraksi 1,26 persen. Akan tetapi, pada saat bersamaan PDB sektor pertanian tumbuh 16,24 persen pada kuartal-II 2020.

“Pertumbuhan sektor pertanian patut kita dukung dengan meningkatakan investasi dan memberikan banyak insentif,” tutur Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar pada rilisnya, Jumat (7/8).

Sebenarnya, peningkatan Investasi pemerintah bisa dilakukan melalui pemberian kredit pertanian, meningkatkan pendanaan penelitian dan pengembangan pertanian, intensifikasi penggunaan teknologi pertanian maupun peningkatan jumlah angkatan petani-petani baru.

Selain itu, diharapkan, pemerintah juga mampu memberikan banyak insentif kepada petani. Kenaikan NTP Juli 2020 belum sepenuhnya menguntungkan petani di Indonesia saat ini.

Berita Terkait :  Pesawat Sriwijaya Air Hilang Kontak

Hal itu dikarenakan tidak meratanya infrastruktur, khususnya untuk mengangkut hasil panen, serta panen raya yang berbarengan.

 “Ini masalah selalu berulang. Harus ditemukan mekanisme penyerapan dan distribusi yang baik supaya tidak ada penumpukan saat panen. Harus dicari terobosan bagaimana improvisasi pada aspek distribusi hasil pertanian,” terang pria yang akrab disapa Gus AMI.

Menurut Gus Ami, pemerintah juga diharapkan bisa menyerap hasil produksi petani dengan harga yang layak sehingga dapat mendongkrak NPT Petani. Khususnya sub sektor tanaman pangan dan holtikultura.

Di mana, pertanian adalah sektor pengungkit pertumbuhan ekonomi yang bisa diandalkan.  Perubahan orientasi pertanian di Indonesia harus diarahkan pada konsep kedaulatan pangan sebagaimana tercantum dalam RPJMN dan telah menjadi visi pemerintahan.

Berita Terkait :  Tingkatkan Ekonomi, India Siapkan Dana Rp550 Triliun pada Sektor Pertanian

 “Prinsip-prinsip kedaulatan pangan juga sudah sesuai dengan Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Petani dan Rakyat yang Bekerja di Pedesaan (UNDROP) menjadikan para petani dan nelayan sebagai produsen utama yang menghasilkan pangan tanpa tergantung importasi,” kata Gus AMI.

“Distribusi lahan melalui program reforma agraria dan diversifikasi pangan justru lebih tepat untuk segera dilaksanakan saat ini. Hal ini sekaligus dapat menjadi solusi di tengah krisis pangan disaat pendemi Covid-19 seperti saat ini,” tutup Ketua Umum DPP PKB ini.