Wabup Nduga Mundur, Kemendagri Telusuri ke Gubernur Papua

    Berita Baru, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengonfirmasi kabar pengunduran diri Wakil Bupati (Wabup) Nduga, Papua, Wentius Nimiangge kepada Gubernur Papua Lukas Enembe.

    Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar menegaskan, belum mengetahui kabar pengunduran diri Wentinus. Bahtiar mengatakan baru tahu kabar tersebut dari media.

    “Belum ada surat pengunduran diri tertulis. Nanti kami cek kepada gubernur/Pemprov Papua sebagai pembinanya,” kata Bahtiar, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (25/12/2019).

    Menurut Bahtiar, sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah memiliki tugas melakukan pembinaan ke bupati dan wakil bupati/wali kota dan wakil wali kota.

    “Pembinaan bupati, wali kota dan wakil bupati, wakil wali kota oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah,” tuturnya.

    Namun, Bahtiar tidak merespons saat ditanya alasan mundur Wentinus lantaran kecewa dengan pemerintah pusat dalam merespons konflik di Kabupaten Nduga. Wentinus kecewa karena masih banyak warganya yang mengungsi. Ditambah lagi, korban tewas dari warga sipil yang terus berjatuhan sejak konflik Nduga pada Desember 2018.

    Berita Terkait :  Masyarakat Sipil Ragukan Investasi Hijau di Papua

    Sebelumnya, Wakil Bupati Nduga, Papua, Wentius Nimiangge mengundurkan diri dari jabatannya di hadapan masyarakat Nduga. Wentius mengundurkan diri sembari mengaku tak sanggup melihat sejumlah kekerasan hingga pembunuhan yang menimpa warga sipil.

    Wentius mengatakan jabatannya dilepas oleh jenazah-jenazah warga Nduga, termasuk jenazah ajudan dan sopirnya yang turut tewas ditembak.

    “Karena jabatan itu pertama dilepas dengan jenazah, ini supir saya yang ditembak, ajudan saya,” katanya.

    Menurutnya permintaan mundur sudah diketahui Bupati Nduga Yairus Gwijangge, Pangdam Cenderawasih, hingga Kapolri. Wentius mengatakan jabatannya dilepas oleh jenazah-jenazah warga Nduga, termasuk jenazah ajudan dan sopirnya yang turut tewas ditembak.

    “Karena jabatan itu pertama dilepas dengan jenazah, ini supir saya yang ditembak, ajudan saya,” kata Wentius.

    “Yang saya atur hari ini, mayat. Hari ini saya atur mayat, peti, untuk kubur orang. Ini di dunia, melanggar hak asasi manusia,” ujarnya.

    Wentius mengungkap rentetan kekecewaan terhadap pemerintah pusat dalam merespons konflik di Kabupaten Nduga. Ia kecewa melihat masih banyak warganya yang mengungsi. Ditambah lagi, korban tewas yang terus berjatuhan sejak konflik Nduga pada Desember 2018.

    Berita Terkait :  DPR Papua Minta Polisi Lebih Humanis

    “Kita sudah ketemu Menteri, kita sudah ketemu Kapolri, kita sudah ketemu presiden, kita sudah bicara dengan DPR, tapi suara kita tidak bisa didengar oleh pemerintah pusat maupun dari TNI dan Polri,” katanya.

    Wentius mengatakan penambahan pasukan oleh pemerintah pusat tak menyelesaikan masalah. Wentius meminta TNI-Polri menarik seluruh pasukan non-organik (TNI). Wentius mengatakan jabatannya dilepas oleh jenazah-jenazah warga Nduga, termasuk jenazah ajudan dan sopirnya

    “Yang tinggal di Nduga ini itu organiknya saja, Kapolres itu bisa. Karena kami biasa tinggal bersama di kabupaten, di mana-mana. Kalau TNI-Polri pasukan non-organik apa itu, harus ditarik,” pungkasnya.

    - Advertisement -

    Tinggalkan Balasan