Visi Indonesia Butuh Keseimbangan dan Inovasi

Beritabaru.co, Jakarta. – Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), menilai pidato Visi Indonesia yang disampaikan Presiden Jokowi, Minggu (14/7) lalu merupakan ancaman nyata bagi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup selama 2019-2024. Narasi ini mengulang catatan negatif kebijakan pemerintahan Jokowi 2014-2019 yang minim pertimbangan lingkungan. Visi pembangunan infratsruktur besar-besaran dan percepatan investasi, merupakan narasi yang berpotensi menghasilkan kebijakan destruktif terhadap lingkungan dan melanggar hak-hak rakyat.

Henri Subagiyo, Direktur Eksekutif ICEL, mengingatkan Presiden Jokowi akan pentingya isu perlindungan lingkungan hidup, karena bersinggungan langsung dengan isu-isu strategis seperti pembangunan ekonomi, percepatan investasi sampai kepada kesehatan masyarakat.

 “Nihilnya pertimbangan lingkungan hidup harus segera diperbaiki Jokowi dan tim, karena visi pembangunan berkelanjutan merupakan bagian dari komitmen global Indonesia”. Tutur Henri.

Absennya Keseimbangan

Di tempat terpisah, Airlangga Pribadi, Pengamat Politik dari Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya juga memberikan tanggapan. Menurutnya Pidato Presiden Jokowi tetap ia apresiasi, karena telah mengandung rumusan agenda bersama untuk dijalankan sesuai konteks tantangan zaman yang dianggap baik untuk kehidupan berbangsa.

“Pada sisi itu presiden seperti ingin meneruskan agenda pembangunan yang sudah ia lakukan, dan sebelum masa Jokowi terbukti mangkrak”. Tutur Angga.

Poin-poin soal pentingnya pembangunan ekonomi,  infrastruktur, penguatan SDM, reformasi birokrasi dan demokrasi, lanjutnya, adalah hal-hal penting yang juga disebutkan oleh Presiden Jokowi. Namun demikian ada beberapa catatan penting terhadap pidato tersebut

Ia menilai penguatan infrastruktur dan investasi memang bisa berpotensi baik,  namun potensi kebaikan ini akan hilang ketika Presiden tidak menegaskan pentingnya keseimbangan.  Keduanya harus diikuti dengan kesadaran ekologis dan redistribusi ekonomi yang ditekankan peran partisipasi rakyat.

Selain itu, Angga, panggilan akrab Airlangga Pribadi, juga menyoroti visi demokrasi dan warga yang akan dibela Presiden dalam Visi Indonesia kedepan.

“Terlihat kekurangannya sepele,  tapi sebetulnya fatal.  Karena yang absen didalamnya itu justru memperlihatkan absennya komitmen fundamental atas agenda public”. Tuturnya menegaskan.

Inovasi Adalah Kunci

Penyampaian pidato politi Presiden Jokowi tentang Visi Indonesia ternyata bersamaan dengan ditetapkan UU Sistem Nasional Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek), melalui rapat paripurna DPR RI. Menurut Fadillah Putra, Wakil Direktur Pasca Sarjana Universitas Brawijaya (UB) Malang, terdapat satu pesan penting dari dua momen politik tersebut yaitu: inovasi.

Ia mencatat, Inovasi dalam pidato Jokowi lebih menekankan pada cara penyelesaian masalah, utamanya di sektor publik yang selama ini terkesan lamban dan banyak terjebak pada birokrasi dan prosedur-prosedur rutin.

Menurutnya ada tiga jalur inovasi yang harus dilakukan Jokowi. Pertama, mengubah model atau kerangka berpikir dalam melihat masalah hingga menghasilkan solusi. Kedua, cara menyelesaikan masalah harus menekankan pada efektivitas, efisiensi dan equity. Dan ketiga adalah menerapkan nilai keadilan, kesetaraan dan pembangunan untuk semua (inclusive growth).

“Tiga pilar inovasi tersebut seharusnya diprioritaskan untuk menyasar percepatan pembangunan infrastruktur, SDM, investasi, dan reformasi birokrasi”. Kata Fadil menjelaskan.

Penulis : Priyo Atmojo