Utusan Myanmar Minta PBB Hentikan Kudeta

Berita Baru, Internasional – Pada Jumat (26/2) utusan Myanmar mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menggunakan kewenangannya untuk menghentikan kudeta militer di sana.

Duta Besar Myanmar untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Kyaw Moe Tun mengacungkan tiga jari di akhir pidatonya di depan Majelis Umum di mana ia memohon tindakan Internasional dalam membatalkan kudeta militer di negaranya.

Dilansir dari Reuters, Myanmar saat ini tengah berada dalam krisis sejak tentara merebut kekuasaan pada 1 Februari dan menahan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi dan. Militer menuduh adanya kecurangan dalam pemilihan umum pada November 2020 lalu.

Akibat kudeta tersebut,  ratusan ribu pengunjuk rasa ke jalan-jalan Myanmar dan menuai kecaman dari negara-negara dan juga memberlakukan sanksi terbatas.

Duta Besar Myanmar Kyaw Moe Tun mengatakan kepada Majelis Umum PBB bahwa dia berbicara atas nama pemerintah Suu Kyi dan mengimbau pada PBB untuk menggunakan segala cara yang diperlukan untuk mengambil tindakan terhadap militer Myanmar dan untuk memberikan keselamatan dan keamanan bagi rakyat.

“Kami membutuhkan tindakan sekuat mungkin lebih lanjut dari komunitas internasional untuk segera mengakhiri kudeta militer, untuk berhenti menindas orang-orang yang tidak bersalah … dan untuk memulihkan demokrasi,” katanya.

Kyaw Moe Tun tampak emosional saat membaca pernyataan atas nama sekelompok politisi terpilih yang menurutnya mewakili pemerintah yang sah.

Sedana dengan itu, utusan khusus PBB untuk Myanmar Christine Schraner Burgener mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memberikan kejelasan dalam mendukung demokrasi, ia mengatakan kepada Majelis Umum bahwa tidak ada negara yang harus mengakui atau melegitimasi junta.

Sementara itu, utusan China enggan untuk mengkritik kudeta tersebut . Ia mengatakan situasi itu adalah urusan dalam negeri Myanmar. Namun, ia mengatakan pihaknya mendukung diplomasi oleh negara-negara Asia Tenggara.