Unair Surabaya Desak Jokowi Pertahankan Prinsip Etis Republik

Berita Baru, Jakarta – Sebanyak 120 alumni Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, yang terdiri dari guru besar, akademisi, alumni, dan mahasiswa, menyatakan sikapnya merespons kondisi politik Indonesia. Manifesto ini dibacakan oleh Guru Besar Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hotman Siahaan, di depan Gedung Sekolah Pascasarjana Unair B, Dharmawangsa, Surabaya, Senin (5/2/2024) siang.

Hotman Siahaan menjelaskan bahwa Indonesia, pada masa kemerdekaannya, memilih republik sebagai sistem kenegaraan, menegaskan bahwa Indonesia adalah milik semua warga yang diperlakukan setara.

“Indonesia adalah milik semua, bukan milik sekelompok kaum bangsawan maupun golongan kaya saja,” kata Hotman.

Dalam pernyataannya, Hotman menekankan bahwa pilihan terhadap sistem republik menunjukkan bahwa Indonesia tidak diperkenankan para penyelenggara negara memanfaatkan kekuasaan dan sumber daya negara untuk kepentingan pribadi.

“Dalam Republik Indonesia tidak diperkenankan seorang presiden maupun segenap penyelenggara negara memanfaatkan akses kekuasaan dan sumber daya negara untuk kepentingan privat, keluarga, maupun kepentingan personal,” tegas Prof. Hotman.

Menyoroti situasi politik terkini, Prof. Hotman menyatakan, “Mulai dari upaya untuk memanfaatkan MK untuk mengubah aturan syarat mendaftar capres maupun cawapres sebagai celah hukum yang memberi jalan kepada Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres.”

Ia juga mencermati indikasi penggunaan fasilitas negara dan aparat negara demi kepentingan politik elektoral, serta ketidaktegasan pemerintah dalam menunjukkan netralitas dalam Pilpres 2024.

Prof. Hotman menegaskan, “Kami menyerukan secara tegas kepada Presiden Republik Indonesia [Joko Widodo/Jokowi] untuk tidak meninggalkan prinsip republik yang menjadi nilai-nilai etis Pancasila, amanat reformasi berkaitan dengan demokrasi dan bebas KKN.”

Ia juga menekankan bahwa dukungan rakyat kepada pemerintah harus didasarkan pada harapan akan menjalankan etika republik dan merawat demokrasi serta pemerintahan yang bebas dari KKN.