Tutup Defisit Perdagangan, Pemerintah Tingkatkan Ekspor Hortikultura

Beritabaru.co, Madiun – Kementerian Perekonomian menggelar Focus Group Discussion (FGD) tentang Pengembangan Hortikultura untuk Peningkatan Ekspor dan Ekonomi Daerah, di Kota Madiun, Jawa Timur, pada Senin (12/8).

FGD tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan kerja dan peninjauan bersama Menko Perekonomian ke perkebunan dan pabrik PT Great Giant Pineapple (GGP) di Lampung Tengah pada 26 Juli 2019.

Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka mendorong ekspor produk hortikultura, terutama pisang dan nanas yang sudah diekspor ke 65 negara di seluruh dunia.

Sekretaris Menko Perekonomian, Susiwijono Moegiarto menjelaskan, bahwa pemerintah akan mendorong ekspor melalui pemberian berbagai insentif fiskal pada industri berorientasi ekspor.

Selain itu, imbuh dia, pemerintah juga mendorong pengembangan produk-produk yang mempunyai daya saing dan potensi ekspor tinggi. Bukan hanya produk-produk hasil industri, namun juga produk dari sektor pertanian, terutama produk hortikultura yang bernilai tinggi.

“Buah-buahan merupakan komoditas yang memberikan kontribusi rata-rata 57 persen terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Holtikultura”. Tandas Sesmenko Perekonomian.

Ia menyebut sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan petani masih lemah, keterbatasan modal, pendampingan dan inovasi teknologi masih lemah, daya saing yang rendah, serta kurangnya akses pasar.

“Perlu ada kerja sama kemitraan yang dapat membantu petani dalam merancang pola produksi hingga pemasaran, di tingkat lokal maupun ekspor”. Ucapnya.

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam pengembangan komoditas ekspor pisang dan nanas melalui kerja sama kemitraan yang dibangun oleh PT GGP dengan petani tersebut, mendorong pemerintah untuk mereplikasi ke daerah lain.

Pada tahap awal, pemerintah akan melakukan pengembangan komoditas hortikultura (khususnya pisang dan nanas) secara klaster, melalui pola kerja sama kemitraan dengan para petani dan masyarakat, di 13 kabupaten/kota yang berada di Provinsi Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Aceh, dan Kepulauan Riau.

“Untuk mendukung hal tersebut, Kemenko Perekonomian akan mendorong pengembangan hortikultura sebagai program prioritas nasional, dengan tujuan utama meningkatkan ekspor, mendorong perekonomian daerah, serta kesejahteraan petani”. Kata Susiwijono menjelaskan.

Setelah program pengembangan hortikultura ini menjadi program prioritas nasional, lanjut Susiwijono, pihaknya akan melakukan integrasi kebijakan, yaitu penyediaan lahan melalui optimalisasi kebijakan pemanfaatan lahan melalui program Reforma Agraria, serta peningkatan produksi, mutu dan daya saing produk hortikultura.

Pemerintah pusat akan memfasilitasi peningkatan akses pembiayaan petani melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), peningkatan akses pasar melalui e-commerce dan Program Kemitraan Ekonomi Umat, penyediaan dukungan sistem logistik, pembangunan infrastruktur transportasi yang menghubungkan kawasan produksi, dukungan kebijakan tarif dan diplomasi perdagangan internasional.

Dalam FGD ini dihadiri oleh 13 Bupati/Wali Kota dari daerah-daerah yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu daerah yang sudah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan PT GGP, yaitu Kabupaten Jembrana. Daerah yang sudah dilakukan desk-study oleh PT GGP, yaitu Kabupaten Bondowoso, Lingga, Ponorogo, Humbang Hasundutan, dan Bener Meriah.

Serta daerah yang persiapan mengikuti program, yakni Kota dan Kabupaten Madiun, lalu Kabupaten Pacitan, Blitar, Nganjuk, Magetan, dan Mandailing Natal. [Priyo Atmojo]