Tuntut Turunkan Biaya Pendidikan, Aliansi Mahasiswa Unjuk Rasa di DPRD Gresik

Berita Baru, Gresik – Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Peduli Pendidikan Gresik (SPP G) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Gresik.

Massa aksi melakukan orasi secara bergiliran dengan tuntutan turunkan biaya pendidikan perkuliahan hingga 50 persen bagi perguruan tinggi se-Kabupaten Gresik selama pandemi Covid-19 melanda.

Sekretaris Umum Pengurus Cabang PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Kabupaten Gresik, Sholihul Hadi meminta adanya penyesuaian biaya pendidikan, mengingat saat ini Indonesia dilanda pandemik Covid-19.

“Pendidikan seharusnya disesuaikan dengan kondisi perekonomian rakyat, bukan malah dirasa semakin mencekik. Para rektor dan kepala sekolah enggan membebaskan biaya pendidikan dengan dalih uang kas mereka mengalami defisit. Sementara kebijakan pendidikan yang memihak kepada rakyat sudah diatur dalam UUD 45 Pasal 31 Ayat 1 s.d 5,” ucapnya.

Ia menyayangkan sikap para pemangku lembaga pendidikan yang dinilainya hanya menjadikan sekolah dan kampus sebagai ladang untuk memperoleh keuntungan melalui biaya pendidikan yang sangat tinggi.

“Jumlah pemuda yang bisa kuliah di tahun 2019 hanya 6,9 juta, dari total 63,2 juta. Artinya, dari 5 pemuda hanya 1 yang bisa kuliah dan 50 persen mahasiswa PTS terancam putus kuliah,” paparnya.

“Angka putus sekolah pada pendidikan dasar dan menengah juga sangat tinggi di tahun 2019. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mencatat, ada 4.586.332 anak yang putus sekolah, dan ironisnya Jawa Timur menempati urutan ke-3 nasional dengan angka 609.131 anak,” paparnya.

Dalam aksi yang digawangi PMII, LMND, dan FNKSDA Gresik itu, mereka ditemui oleh Komisi I dan II. Di hadapan perwakilan aktivis, DPRD Gresik menyatakan siap merespons tuntutan mereka. Antara lain, soal tingginya biaya pendidikan dan terpuruknya perekonomian akibat dampak pandemi Covid-19.

Dewan juga menampung tiga tuntutan lainnya, yakni agar biaya kuliah didiskon 50 persen, biaya pendidikan SD sampai SMA/SMK digratiskan, dan adanya platform daring mandiri yang berkualitas.

Unjuk rasa dijaga ketat oleh aparat kepolisian, TNI serta Satpol PP Kabupaten Gresik. Barisan massa pun tetap memakai masker dan menerapkan protokol kesehatan.