Tuntut Pekerjakan Warga Lokal, Warga Lumpur Gresik Geruduk Petro Oxo

Berita Baru, Gresik – Puluhan warga dari kalangan pemuda yang tergabung dalam Gerakan Perubahan Pemuda Lumpur (GPPL) melakukan aksi unjukrasa di depan pintu gerbang PT. Petro Oxo Nusantara (PON) yang berada di Jalan Gubernur Suryo, Kelurahan Lumpur, Gresik. Massa aksi menuntut pihak perusahaan mengutamakan dan mempekerjakan warga lokal. 

Mereka berkumpul di Terminal Maulana Malik Ibrahim pada pukul 9.30 WIB, selanjutnya berangkat menuju PT. Petro Oxo Nusantara. Disana, massa aksi melakukan orasi secara bergantian untuk menyampaikan aspirasi mereka, sembari membawa puluhan spanduk bertuliskan berbagai tuntutan.

Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, M. Fajar Fahmi mengatakan, aksi ini dipicu lantaran pihak perusahaan beberapa waktu lalu telah melakukan rekrutmen yang dinilai tidak terbuka dan transparan kepada warga lokal yang berada di sekitar perusahaan. Baik dalam proses rekrutmen maupun pengumuman hasil seleksi.

“Hasil rekrutmen calon tenaga kerja PT. Petro Oxo Nusantara yang telah dilakukan beberapa hari lalu menurut kami sangat tidak terbuka dan transparan,” ujarnya.

Tak hanya itu, warga juga menuding pihak perusahaan mengingkari pejanjian karena tidak terbuka atas rekrutmen pekerja yang dilakukan. Padahal seharusnya, perusahaan harus transparan dan mengutamakan warga lokal.

“Hal ini bertolak belakang dengan semangat Pak Bupati Gresik yang mengutamakan putra daerah (local content),” tegasnya.

Dalam aksi itu, massa juga sempat ditemui oleh pihak perusahaan. Namun, pertemuan kedua belah pihak berakhir buntu, pihak perusahaan belum bisa memberikan jawaban secara pasti atas tuntutan warga.

“Hasil dari beberapa tuntutan warga, perusahaan menjawab berbelit-belit, padahal massa aksi ingin diputuskan pada saat itu juga. Akhirnya massa aksi keluar meninggalkan forum,” terang Fajar.

Merasa tidak mendapat jawaban pasti atas segala tuntutan warga, Fajar menegaskan bahwa pihaknya kedepan akan melakukan aksi serupa dan melanjutkan permasalahan ini ke pihak pemangku kebijakan, baik Bupati dan Wakil Bupati maupun ke DPRD Gresik.

“Kita akan melakukan aksi yang lebih besar dan melaporkan ke DPRD dan Bupati,” tutupnya tegas.