Tuntut Kesejahteraan, Ratusan BPD di Tuban, Gelar Unjuk Rasa

Berita Baru, Tuban – Ratusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang tergabung dalam Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPDENAS) se-Kabupaten Tuban melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kabupaten dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Tuban, Selasa (6/10).

Massa menuntut kepada pemerintah daerah agar meningkatkan kesejahteraan BPD, yang selama ini merasa di anak tirikan dan tidak sepadan dengan tangungjawab yang diembannya.

Ketua ABPDENAS Tuban Sugeng Arianto menyampaikan, aksi ini dilakukan setelah sebelumnya perwakilan dari BPD melakukan rapat dengan pihak legeslatif tapi tidak menemui titik terang.

“Ini bagian dari dinamika kami selaku anggota BPD, karena selama ini tunjangan untuk BPD sangatlah minim,” ujarnya

Perwakilan dari anggota DPRD Tuban Zuhri Ali dari komisi II menemui peserta aksi menagatakan agar tidak takut dalam menyampaikan kebenaran karena sebagai perwakilan rakyat akan terus memperjuangkan hak-hak mereka semua.

“BPD harus paham kapasitas dan tupoksinya, sehingga BPD bisa berdiri sama tinggi duduk sama rendah dengan pemerintah desa sehingga tidak ada marjinalisasi ditingkatan desa,” ungkapnya.

Selanjutnya Jojo panggilan akrabnya, menambahkan terkait tuntutan tunjangan sebagai regulasinya itu menjadi kewenangan Bupati.

“Kami akan mendorong Bupati agar tunjangan BPD layak sesuai kedudukan dan profesinya,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa (Dispemas) Tuban, Anto Wahyudi mengatakan dirinya sangat menghormati hak berpendapat oleh BPD. Menurutnya sebenarnya Take home pay tunjangan di tahun 2020 BPD di Tuban paling kecil Rp450 ribu, dengan rincian Rp250 ribu tabungan dan 200 ribu insentif BLT Jamsostek perbulan. Banyak yang di atas 1 juta perbulan

“Tunjangan paling kecil Rp450 ribu. Namun ada juga yang di atas Rp1 juta perbulan,” pungkasnya.