TNI Siapkan Pasukan Hadapi Tindakan Anarkis Akibat Covid-19

Berita Baru, Jakarta — Tentara Nasional Indonesia (TNI) sudah mulai menyiapkan pasukan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya tindakan anarkis akibat gejolak sosial dari dampak pandemi Covid-19 yang berkepanjangan.

Dalam acara Webinar, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Sisriadi mengatakan, “TNI selalu berpikiran yang terburuk yang harus disiapkan terutama dalam kondisi krisis seperti sekarang ini,” katanya.

Diskusi daring tersebut bertema “Mewujudkan Sinergi Berbagai Komponen Bangsa dalam Menghadapi Wabah Covid-19”, digelar atas kerja sama Jakarta Defence Studies (JDS) dengan Universitas Pertahanan (Unhan), di Jakarta, Selasa (28/4).

Meskipun Sisriadi melihat kurva di Indonesia ada perlambatan jumlah kasus Covid-19, tetapi pihaknya belum yakin penurunan akan terjadi dalam jangka waktu dekat.

“Kita masih harus siapkan kondisi terburuk yang bisa terjadi,” terangnya.

TNI sudah membuat rencana kontingensi apabila kemungkinan terburuk itu terjadi, sehingga tingkat keamanan masyarakat dapat diantisipasi dengan baik.

“Menyiapkan pasukan-pasukan kita untuk menghadapi gejolak sosial yang mungkin bisa berdampak ke arah anarkis. Sehingga dampak keamanan bisa diperkecil,” ungkapnya.

Menurutnya, pandemi Covid-19 bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga dampak yang ditimbulkan yaitu masalah ekonomi. Masalah ekonomi itulah yang dapat menyulut adanya tindakan anarkis, karena erat kaitannya dengan urusan perut.

“Ketika masalah ekonomi yang menyentuh masyarakat pada akar rumput, ini berkaitan erat dengan masalah perut. Ketika masalah perut, maka bisa menjadi penyulut masalah keamanan yang lebih besar,” ujarnya.

Selain persiapan keamanan, TNI juga menyiapkan 109 rumah sakit TNI di tiga matra, baik darat, laut maupun udara. Sehingga penanganan pasien Covid-19 dapat dilakukan dengan cepat dan penekanan penyebaran maksimal.

“Sekarang dimulai peningkatan kapasitas kesehatan itu. Dan TNI telah mengajukan peningkatan anggaran di TNI dan Kemhan dengan meminta persetujuan dari anggota DPR,” jelasnya.