TKI Diperkosa Aggota Parlemen, SBMI; Pemerintah Malaysia Harus Minta Maaf

-

Beritabaru.co, Jakarta. – Informasi adanya tenaga kerja Indonesia (TKI) yang diduga diperkosa oleh anggota parlemen Negara Bagian Perak, Malaysia, Paul Yong, mendapat perhatian dari Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI).

Ketua SBMI, Hariyanto mendesak pemerintah Indonesia untuk memberikan bantuan hukum terhadap korban dan memastikan kasus ini diusut sampai tuntas.

“Pemerintah harus mengusut tuntas kasus dengan cara meberikan bantuan hukum dan menyediakan pengacara untuk korban,” ujar Hariyanto melalui pers rillis yang diterima beritabaru.co, Jum’at (12/07/2019).

Selain itu dia juga meminta Pemerintah Malaysia untuk minta maaf terhadap masayarakat Indonesia, khususnya korban.

“Karena Malaysia juga menjadi anggota ASEAN. Malaysia harus menjalankan instrumen asean walaupun instrumen tersebut sifatnya moraly binding maka pemerintah Malaysia harus segera meminta maaf secara terbuka kepada publik sebagai bentuk sanksi moral bagi Malaysia,” imbuh Hariyanto.

Berita Terkait :  Kemnaker Akan Pulangkan 7.300 TKI Bermasalah dari Malaysia
Berita Terkait :  Survei SMRC: Bansos COVID-19 Belum Tepat Sasaran

Kejadian-kejadian seperti ini tidak boleh terulang lagi, pemerintah Indonesia harus mendesak Pemerintah Malaysia untuk segera menyelesaikan perjanjian perlindungan buruh migran indonesia.

“Dengan terjadinya permasalahan yang secara terus menerus maka pemerintah indonesia harusnya lebih giat lagi untuk segera menyeleseikan MoU antara Indonesia dengan Malaysia terkait dengan perlindungan BMI/WNI”.

Kasus pemerkosaan ini mencuat ke publik setelah korban mengadu ke kepolisian Perak pada Senin (8/7/2019) lalu. Dia mengaku diperkosa di rumah sang majikan di daerah Meru. Laporan itu kemudian ditindak lanjuti Kepolisian Perak Datuk Razarudin Husain menangkap Yong pada Rabu (10/7/2019) kemarin.

Mendapat ada salah satu warganya yang menjadi korban pemerkosaan, KBRI Kualalumpur langsung meresponnya dengan  mengutus Pelaksana tugas Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Yudha Nugraha untuk memonitor proses penegakan hukum terhadap pelaku dan memberikan ketenangan kepada korban.

Berita Terkait :  Migrant Care dan SBMI Berharap MK Berpihak Kepada Migran Indonesia
Berita Terkait :  DPR Sahkan UU Koperasi

“KBRI akan terus memonitor proses penegakan hukum terhadap pelaku. Untuk memberikan ketenangan kepada korban,” papar Yudha.

Saat ini KBRI Kuala Lumpur masih mengupayakan sang TKI bisa dipindahkan ke shelter kedutaan sambil menunggu proses hukum berlangsung.

Facebook Comments

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini
Berita Terkait :  Kemenag: Dana Jemaah Haji Tidak untuk Penanganan Covid-19

TERBARU

Facebook Comments