Tim Reformasi Hukum Bahas 7 Agenda Prioritas untuk Perbaikan Sistem Peradilan Indonesia

Berita Baru, Jakarta – Tim Percepatan Reformasi Hukum, yang terdiri dari berbagai ahli, praktisi, dan akademisi melakukan pertemuan bersama Presiden Joko Widodo dan Menko Polhukan, Mahfud MD di Istana Bogor pada Jumat (14/9/2023).

Dalam kesempatan tersebut, mereka membahas tujuh agenda prioritas jangka pendek untuk percepatan reformasi hukum di Indonesia.

Fachrizal Afandi, Ketua Pusat Riset Sistem Peradilan Pidana Universitas Brawijaya (PERSADA UB) yang juga anggota tim reformasi hukum, menjelaskan bahwa tujuh agenda tersebut termasuk dalam rencana aksi yang harus dilaksanakan oleh Kementerian dan Lembaga terkait dengan hasil yang diharapkan dapat dilaporkan pada tahun 2024.

“Agenda-agenda tersebut mencakup berbagai aspek perbaikan sistem peradilan dan penegakan hukum di Indonesia,” kata Fachrizal dalam rilis resmi yang diterima Beritabaru.co, Senin (18/9/2023).

Agenda-agenda ini mencakup perbaikan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) hakim, aparat penegak hukum (APH), dan ASN terkait. Selain itu, agenda-agenda tersebut juga meliputi perbaikan pengawasan APH dan hakim, peningkatan tunjangan APH dan hakim, penguatan peraturan, proses penanganan perkara dan pengelolaan lapas, percepatan pelaksanaan eksekusi putusan, pemanfaatan sistem informasi dan akuntabilitas, serta penguatan kelembagaan dan perbaikan budaya organisasi.

Fachrizal menekankan bahwa rekomendasi tim reformasi hukum didasarkan pada penelitian yang telah dilakukan oleh Pusat Riset Sistem Peradilan Pidana Universitas Brawijaya, termasuk studi tentang kelembagaan organisasi advokat di Indonesia.

“Semua upaya ini bertujuan untuk meningkatkan sistem peradilan di Indonesia agar lebih adil dan beradab,” tegasnya.