Tidak Memuaskan: Aktivis Pro Demokrasi Myanmar Kritik Hasil KTT ASEAN

-

Berita Baru, Internasional – Aktivis pro-demokrasi Myanmar mengkritik hasil KTT ASEAN yang dilaksanakan di Jakarta pada 23 April 2021, yang menghasilkan 5 konsesnsi tetapi tidak menuntut adanya pembebasan tahanan politik.

Pada Minggu (25/4), aksi protes terjadi di sejumlah kota besar di Myanmar, sehari setelah Jenderal Min Aung Hlaing  mencapai kesepakatan dalam KTT ASEAN di Jakarta.

Pimpinan junta militer itu tidak tunduk pada seruan pembebasan tahanan politik, termasuk pemimpin pemerintah sipil yang digulingkan, Aung San Suu Kyi.

Pada Senin (26/4), para aktivis Myanmar menyerukan orang-orang untuk berhenti membayar tagihan listrik, pinjaman pertanian, dan meminta anak-anak berhenti sekolah.

“Kami semua, orang-orang di kota dan daerah lainnya harus bekerja sama untuk aksi boikot menentang junta militer,” kata aktivis Khant Wai Phyo dalam pidatonya saat demonstrasi di pusat kota Monywa pada Minggu (25/04).

“Kami tidak berpartisipasi dalam sistem mereka, kami tidak bekerja sama dengan mereka.”

Kesepakatan yang tidak memuaskan

Aktivis pro-demokrasi mengkritik keras lima poin kesepakatan hasil KTT ASEAN, yakni mengakhiri kekerasan, dialog konstruktif antar semua pihak, mengirim utusan khusus ASEAN dan berkunjung ke Myanmar, serta menerima bantuan kemanusiaan.

Yang menjadi kritik mereka adalah hasil pertemuan para pimpinan regional yang tidak menyebutkan pembebasan tahanan politik. Para aktivis berjanji untuk terus melakukan aksi protes.

“Apakah itu ASEAN atau PBB, mereka hanya berbicara dari luar dengan mengatakan ‘jangan melawan tapi negosiasikan dan selesaikan masalah’.

Upaya itu tidak mencerminkan situasi dasar Myanmar,” kata aktivis Khin Sandar.

“Kami akan melanjutkan protes,” katanya kepada Reuters melalui telepon.

Ketika hasil KTT ASEAN di Jakarta dirilis pada Sabtu (24/04), setidaknya tiga tentara tewas dan beberapa lainnya cedera dalam bentrokan bersenjata dengan milisi lokal di kota Mindat di Myanmar barat, kata Organisasi Hak Asasi Manusia negara bagian Chin.

ASEAN ingin Jenderal Min menarik pasukan Para pemimpin ASEAN, dan menginginkan komitmen dari Min Aung Hlaing untuk menahan pasukan keamanannya, yang menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) telah menewaskan 748 orang sejak gerakan pembangkangan sipil meletus untuk menantang kudeta 1 Februari melawan pemerintah terpilih Aung.

AAPP, sebuah kelompok aktivis Myanmar, mengatakan lebih dari 3.300 ditahan.

“Kami menyadari bahwa apapun hasil dari pertemuan ASEAN itu tidak akan mencerminkan apa yang diinginkan masyarakat,” kata Wai Aung, seorang penyelenggara demonstrasi di Yangon.

“Kami akan terus melakukan protes dan pemogokan sampai rezim militer benar-benar gagal.”

Facebook Comments

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

TERBARU

Facebook Comments