Think Tank AS Paparkan Strategi Perangi Kerja Paksa dalam Industri Seafood

Berita Baru, Washington – Lembaga think tank yang berbasis di Washington, Center for Strategic and International Studies (CSIS) mengungkapkan beberapa rekomendasi kepada pemerintahan Joe Biden dalam memerangi kerja paksa dalam dunia industri makanan laut atau Seafood.

Dalam laporan yang terbit pada Selasa (15/2), CSIS menyebutkan bahwa beberapa armada penangkapan ikan yang bekerja sama dengan pemerintah AS, ‘secara ilegal melanggar zona ekonomi eksklusif negara lain’.

“Angkatan Laut AS dan Penjaga Pantai AS menyoroti penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU) sebagai masalah keamanan nasional yang signifikan,” kata laporan CSIS.

Penangkapan ikan ilegal dan perdagangan manusia, mulai dari pembajakan hingga penyelundupan narkoba, menurut CSIS diperkirakan menghasilkan hingga $36,4 miliar pendapatan ilegal setiap tahun.

“Penangkapan ikan IUU juga merusak keamanan pangan dan ketertelusuran melalui kesalahan pelabelan impor,” kata CSIS.

CSIS mencatat bahwa Kongres AS mengadopsi alat dan pendekatan baru untuk memerangi penangkapan ikan IUU, terutama untuk tujuan konservasi, salah satunya adalah melalui Program Pemantauan Impor Makanan Laut (SIMP).

Program SIMP merupakan program yang mewajibkan importir dari 13 kelompok spesies makanan laut yang dianggap berisiko tinggi terhadap penangkapan ikan IUU dan penipuan makanan laut untuk melaporkan dan menyimpan catatan terkait dengan panen makanan laut.

“Jika dikembangkan sepenuhnya, SIMP memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang lebih besar dalam penegakan hukum perburuhan yang efektif,” tulis CSIS.

Dengan memperluas data yang tersedia, dan memanfaatkan data tersebut dengan lebih baik, pemerintah AS dapat menggunakan SIMP untuk mengembangkan “strategi proaktif berbasis bukti” untuk memungkinkan analisis risiko kerja paksa yang lebih baik (dan risiko IUU secara lebih luas) dan menerapkan alat penegakan.

Karena itu, CSIS merumuskan 6 rekomendasi untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu:

1. Membandingkan data SIMP dengan dugaan publik yang ada. Pejabat Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan (CBP) harus merujuk silang database kapal milik publik atau swasta yang diduga menggunakan kerja paksa dengan nama kapal yang dilaporkan SIMP.

2. Menggunakan data SIMP untuk melakukan analisis risiko. CBP dan Departemen Keamanan Dalam Negeri, Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional (NOAA) harus bekerja sama untuk menggunakan data SIMP untuk secara proaktif mengidentifikasi pola perilaku yang menunjukkan kemungkinan peningkatan kerja paksa.

3. Memperluas data SIMP untuk mencakup semua spesies makanan laut. Cakupan SIMP yang terbatas membuat perusahaan tidak diharuskan untuk melaporkan banyak pengiriman makanan laut yang ditangkap oleh negara-negara yang berisiko tinggi menggunakan tenaga kerja paksa. Hanya 29 persen impor ikan dari China, misalnya, yang ditanggung SIMP.

4. Mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan informasi Beneficial Ownership kapal penangkap ikan sebagai bagian dari pelaporan SIMP. WRO terhadap masing-masing kapal penangkap ikan memiliki dampak yang terbatas, mengingat kemudahan untuk mengganti nama dan menandai kapal.

5. Perluas persyaratan pencatatan SIMP untuk memasukkan indikator ketenagakerjaan seperti adanya kontrak pekerja dalam bahasa lokal dan bukti mekanisme pengaduan pekerja yang aktif. Meskipun data ini akan sulit untuk dimasukkan dalam pelaporan basis data SIMP, data ini harus tersedia untuk diaudit jika pengiriman ditandai sebagai berisiko tinggi.

6. Membuat beberapa data SIMP tersedia untuk umum. Meskipun data ini saat ini dianggap secara umum rahasia di bawah Undang-Undang Otorisasi Kembali Konservasi dan Pengelolaan Perikanan Magnuson-Stevens, pengecualian yang ada memungkinkan rilis beberapa data agregat.