Terpuruknya Industri Mode: Pekerja Germen di Seluruh Dunia Mengahadapi Kelaparan

Berita Baru, Internasional – Dampak mengerikan dari keputusan industri mode untuk membatalkan miliaran pound pesanan pakaian pada awal pandemi telah membuat pekerja garmen di seluruh dunia menghadapi kekurangan pangan yang kronis saat upah turun dan pabrik Garmen yang tutup.

Seperti dilansir dari The Guardian, wawancara yang dilakukan oleh kelompok hak asasi manusia Worker Rights Consortium (WRC) dengan hampir 400 pekerja garmen di Myanmar, India, Indonesia, Lesotho, Haiti, Ethiopia, El Salvador, Kamboja, dan Bangladesh, menemukan bahwa hampir 80% buruh Garmen, banyak yang membuat pakaian untuk beberapa merek fesyen terbesar di dunia, dalam keadaan  kelaparan. Hampir seperempat dari mereka yang disurvei mengatakan bahwa dalam kehidupan sehari hari  mereka menghadapi kekurangan pangan.

Mayoritas (60%) dari mereka yang diwawancarai masih bekerja di pabrik pakaian yang memasok merek luar negeri. Laporan tersebut menemukan bahwa di sembilan negara, pekerja telah mengalami penurunan gaji rata-rata sebesar 21% sejak awal tahun, yang menyebabkan banyak orang yang tidak mampu memenuhi kehidupan dasar mereka.

Sedangkan sisanya terpaksa  kehilangan pekerjaan karena  pabrik mereka tutup atau perusahan memecat mereka  atau menangguhkan pekerja setelah merek membatalkan pesanan atau menarik bisnis mereka pada awal pandemi.

“Merek atau brand memikul tanggung jawab besar atas kemiskinan yang dihadapi pekerja garmen,” kata Penelope Kyritsis, direktur penelitian strategis di WRC.

“Industri fesyen telah membuat pekerja luar negeri sangat rentan terhadap krisis ini dengan membayar gaji mereka yang sangat rendah, membuat pekerja tidak terlindungi dan tidak dapat menyerap guncangan ekonomi pandemi. Dan tanggapan industri fesyen terhadap krisis seringkali memperburuk keadaan. Kecuali jika sesuatu dilakukan untuk membantu mereka, kami kemungkinan akan melihat penderitaan yang luar biasa di seluruh rantai pasokan global.

Seorang pekerja garmen Kamboja yang berbicara dengan Guardian kehilangan pekerjaannya pada bulan April ketika pabriknya tutup setelah merek menarik bisnis mereka dan membatalkan pesanan. Dia bilang dia belum dibayar gajinya dan berutang lebih dari £ 1.500. Dia dipaksa untuk mengambil pinjaman dan sekarang hanya mampu untuk makan satu kali sehari untuk memastikan putrinya yang berusia 3 tahun mendapat cukup makanan.

“Sebelum saya kehilangan pekerjaan, saya masih bisa menghasilkan uang, tetapi ketika pabrik tutup saya tidak punya apa-apa.” dia berkata. “Sekarang saya dan suami hanya makan nasi agar putri saya tidak kelaparan. Saya tidak tahu bagaimana caranya membuat pabrik memberi saya uang yang mereka miliki.”

untuk terus memberi makan anak-anak mereka, 75% pekerja mengatakan bahwa mereka telah mengambil pinjaman atau berhutang sejak awal pandemi.

“Industri fesyen telah membuat pekerja luar negerinya sangat rentan terhadap krisis ini dengan membayar gaji mereka yang sangat rendah, membuat pekerja tidak terlindungi dan tidak dapat menyerap guncangan ekonomi pandemi. Dan tanggapan industri terhadap krisis seringkali memperburuk keadaan. Kecuali jika sesuatu dilakukan untuk membantu mereka, kami kemungkinan akan melihat penderitaan yang luar biasa di seluruh rantai pasokan global.”

Seorang pekerja garmen Kamboja yang berbicara dengan Guardian kehilangan pekerjaannya pada bulan April ketika pabriknya tutup setelah merek menarik bisnis mereka dan membatalkan pesanan. Dia bilang dia belum dibayar gajinya dan berutang lebih dari £ 1.500. Dia dipaksa untuk mengambil pinjaman dan sekarang hanya makan satu kali sehari untuk memastikan putrinya yang berusia 3 tahun mendapat cukup makanan.

“Sebelum saya kehilangan pekerjaan, saya hanya bisa menghasilkan uang, tetapi ketika pabrik tutup saya tidak punya apa-apa.” dia berkata. “Sekarang saya dan suami hanya makan nasi agar putri saya tidak kelaparan. Saya tidak tahu bagaimana caranya agar pihak pabrik memberi saya uang yang mereka miliki.”

Untuk terus memberi makan anak-anak mereka, 75% pekerja Garmen mengatakan bahwa mereka telah mengambil pinjaman atau berhutang sejak awal pandemi.

Pekerja garmen lain dari Indonesia mengatakan bahwa pabriknya bangkrut pada September karena pembatalan pesanan dari pembeli asingnya. Dia sekarang bertahan hidup dengan amal dari tetangganya dan tidak dapat membayar kembali pinjamannya.

“Tidak ada pekerjaan lain di sini selain pabrik garmen,” katanya. “Saya sekarang berusia 40 tahun dan setiap kali saya mencoba mendapatkan pekerjaan, mereka mengatakan saya terlalu tua. Saya tidak tahu bagaimana membayar hutang yang saya miliki.”

Prof Genevieve LeBaron, seorang profesor politik di Universitas Sheffield dan salah satu penulis laporan tersebut, mengatakan jumlah pekerja hutang yang menumpuk adalah salah satu aspek penelitian yang paling mengkhawatirkan.

Dia mengatakan bahwa “75% dari 400 pekerja yang kami ajak bicara mengatakan bahwa mereka meminjam uang untuk membeli makanan, dan hampir setengah dari pekerja ini masih bekerja di pabrik yang sama yang mempekerjakan mereka sebelum pandemi, yang berarti bahkan mereka yang telah mengelola untuk mempertahankan pekerjaan mereka mengambil hutang untuk mengatasi pendapatan yang jatuh.

“Yang paling signifikan adalah bahwa pekerja garmen dari sembilan negara dengan pekerja yang sangat berbeda dan demografis industri semuanya mengalami kesulitan yang sama… Ini adalah sistem di mana pekerja di bawah mengambil semua risiko dan membayar harga ketika terjadi kesalahan.”

Merek fesyen membatalkan sekitar $ 15 miliar pesanan ketika lockdown global menutup gerai ritel awal tahun ini.

Perusahaan pakaian menggunakan klausul force majeure dalam kontrak mereka dengan pemasok luar negeri untuk membatalkan pesanan yang ada. Banyak dari pesanan ini telah diselesaikan tetapi beberapa merek menolak untuk menerima pengiriman, membuat pemasok terlantar dengan jutaan pon stok yang tidak terjual.

Pabrik-pabrik juga terpaksa ditutup karena Covid, dan penolakan pembeli asing untuk terus membayar upah pekerja sementara bisnis ditangguhkan, kata laporan itu, menyebabkan pemutusan hubungan kerja massal dan pemotongan jam serta gaji.

Konsorsium Hak Pekerja mengatakan meskipun beberapa pengecer kemudian setuju untuk membayar pesanan yang dibatalkan secara penuh, yang lain masih menolak. Analisis terbaru dari data impor pemerintah untuk pasar AS dan Eropa mengidentifikasi adanya lubang $ 16 miliar dalam impor pakaian untuk tahun 2020, sebagian besar karena pesanan yang dibatalkan.

“Yang paling memprihatinkan adalah bahwa merek sekarang tampaknya mengeksploitasi keputusasaan pemasok mereka untuk memesan dengan menuntut harga yang lebih rendah dan jadwal pembayaran yang lebih lambat, meningkatkan tekanan ke bawah pada upah dan membuat lebih banyak kehilangan pekerjaan tak terelakkan,” kata Kyritsis.

Laporan tersebut mengatakan bahwa industri fesyen harus memberikan bantuan tunai kepada pekerja luar negeri selama krisis Covid-19 dan memastikan bahwa pekerja mendapatkan pesangon dan pembayaran pemutusan hubungan kerja yang diamanatkan secara hukum.