Terapkan Skema BKK Desa, Trenggalek Dorong Pembangunan Ramah Lingkungan

Berita Baru, Jakarta – Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifinmenegaskan bahwa penerapan TAKE  di Trenggalek menggunakan skema yang dinamakan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa.

“Jadi ada yang afirmatif, delegatif dan ada yang insentif,” kata Mochamad Nur Arifin, dalam sharing session kepala daerah terkait perkembangan dan dampak kebijakan TAPE/TAKE di acara Green Leadership Forum sebagai rangkaian dari festival inovasi Ecological Fiscal Transfer (EFT), Rabu (27/10).

Acara dengan tajuk “Kebangkitan Nasional dalam Mendorong Transfer Fiskal Berbasis Ekologi di Indonesia” itu diselenggarakan oleh PATTIRO bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Perlindungan Lingkungan yang didukung TAF dan Beritabaru.co sebagai media partner.

“Kemudian yang insentif ini diperebutkan dengan beberapa gelaran. Kalau yang ekologi kita menyebutnya ada Adikura Desa, Adikura Kelurahan,” ungkap Arifin.

Melalui skema tersebut, Bupati Trenggalek berharap desa-desa yang berada di wilayahnya dapat melahirkan ide-ide segar dalam mengelola dan menjaga lingkungan hidupnya.

“Jadi desa-desa ini kami harapkan coming up ideas tentang bagaimana membuat desanya lebih hijau, bersih, bisa menjaga dan mengelola lingkungan hidupnya,” tuturnya.

Bahkan untuk mendorong gerakan inovatif tersebut, Pemda menurut Arifin, mencantumkan beberapa indeks kota hijau dalam RPJMD terbarunya, mulai dari green transportation, green wash, green water sampai pada  perencanaan dan sebagainya.

“Jadi sekarang sampe desa-desa ada Perdes konservatif, mereka punya ekologi esensial sampe ada Perdes-Perdes yang  luar biasa untuk lingkungan lestari,” jelas Arifin.

“jadi kita instrumen-nya itu, jadi kalau desa, ada dana desa dari pusat, alokasi dana desa, kemudian BKK desa. Untuk yang Take ini, kita ingin menjadi insentif bagi mereka, ketika mereka berhasil mengelola lingkungan hidupnya dengan baik,” tambahnya.

Melalui skema BKK itu, kata Arifin, Desa-desa di Trenggalek berlomba terlebih dulu mendapat kucuran insentif. “Sampe sekarang di Desa ada yang namanya Adipura RT. Jadi Desa pun sekarang melakukan transfer ekologi, transfer fiskal berbasis ekologi yang ditingkat RT. Jadi lebih advance lagi,” ungkapnya.

Labih lanjut Bupati Arifin mengusulkan kepada Pemprov dan Pemerintah Pusat untuk lebih memperhatikan dan mengapresiasi daerah-daerah yang mampu mengelola ruang hidupnya dengan komponen lebih variatif dan bobot insentif lebih besar.

“Saya kadang sedih ketika daerah yang lahan hutan-nya kemudian di ganti menjadi kawasan perkebunan atau tambang, mereka senang seperti itu karena mereka kemudian mendapatkan dana bagi hasil,” tutur Bupati.

Sementara, kata Arifin, daerah yang dengan mati-matian mengelola lingkungan hidupnya dengan baik kadang-kadang kekurangan dana untuk melakukan satu pembangunan atau setidaknya melakukan penjagaan atau konservasi .

“Kayak-nya kurang di apresiasi. Karena sekarang kita dihadapkan pada deforestasi. Terus kemudian pencemaran di laut. Harusnya kabupaten yang memiliki hutan dan laut diberi insentif lebih,” tukasnya.